Setahun Menjabat Jarang Muncul di Publik, Ma'ruf Amin: Tak Ada Dua Matahari

TRIBUN-BALI.COM - Satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin jatuh pada Selasa (20/10/2020).

Berbagai persoalan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi-Ma'ruf untuk membangun Indonesia.

Namun, selama satu tahun menjabat, banyak yang bertanya-tanya terkait Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang jarang muncul ke publik.

Melalui program acara milik Najwa Shihab, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkomentar tentang kinerjanya selama satu tahun.

Jabatannya banyak disebut-sebut hanya sebagai 'alat politik'.

Baca juga: 1 Tahun Jokowi-Maruf, BEM SI Gelar Demo Tolak Omnibus Law & Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah

Bertepatan satu tahun menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada Selasa (20/10/2020), Ma'ruf Amin buka-bukaan terkait kepemimpinannya.

Ia pun menjelaskan pembagian kerja antara dirinya dan Jokowi, saat ditanya oleh Najwa Shihab.

Ma'ruf Amin mengaku, ia telah menjalankan porsinya sebagai wapres berdasarkan aturan konstitusi.

"Sesuai dengan aturan konstitusi, wakil presiden itu kan membantu presiden, maka yang dilakukan presiden kemudian wapres membantu membuat kebijakan-kebijakan melalui penetapan-penetapan di sidang-sidang kabinet atau diskusi khusus," terang Ma'ruf Amin.

Lebih lanjut, Ma'ruf menegaskan nantinya yang akan mengeluarkan kebijakan adalah Presiden Jokowi.

"Tak ada dua matahari, tidak ada. Jadi tugas wapres adalah membantu presiden di semua kegiatan yang menjadi prioritas," ucap Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, selama ini ia bekerja di bidang yang telah ditugasi khusus oleh presiden seperti persoalan kemiskinan, umkm, reformasi birokrasi dan ekonomi syariah.

Baca juga: Polisi Tetapkan 131 Tersangka Perusakan Fasilitas Publik Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

"Jadi banyak hal yang secara khusus kemudian ditugasi kepada saya, seperti itu pembagiannya," terang Ma'ruf Amin.

Terkait pencapaiannya selama satu tahun menjabat, Ma'ruf Amin menegaskan, pandemi Covid-19 cukup menghambat program pemerintah tetapi masih ada banyak hal yang masih bisa dicapai.

"Saya kira banyak sekali capaian-capaian, baik di dalam penyiapan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, termasuk ekonomi. Tetapi yang saya lihat, walaupun dalam keadaan pandemi, justru ada momentum penting yaitu untuk membangun kemandirian. Saya kira ini waktu kita membangun produk-produk dalam negeri, memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi, pendidikan," jelas Ma'ruf Amin.

Setelah itu, Najwa pun mempertanyakan kemungkinan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Baca juga: Polisi Amankan 3 Pelajar yang Jadi Admin Medsos, Hasut Bikin Kerusuhan Saat Demo Tolak Omnibus Law

Ma'ruf mengaku tak tahu menahu terkait reshuffle kabinet.

"Saya belum tahu karena Pak Jokowi yang tahu. Itu hak prerogatif beliau. Kinerja menteri memang belum ada evaluasi, kalau ada hal penting baru diajak bicara, tentu saya memberikan saran. Tetapi soal reshuffle itu hak prerogatifnya," beber Ma'ruf.

Komentar Ma'ruf Amin terkait isu reshuffle kabinet
Wakil Presiden KH Maruf Amin ikut menanggapi soal isu reshuffle kabinet yang berembus belakangan ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dirinya selaku wapres.

Hal itu ditengarai lantaran Presiden Jokowi marah kepada sejumlah menteri saat rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu.

Ketika publik menilai ada reshuffle, Ma'ruf justru bicara lain.

"Kalau saya melihatnya, itu adalah teguran kepada para menteri. Saya belum melihat adanya reshuffle, belum muncul rencana itu. Teguran kepada menteri yang lambat," kata Ma'ruf dalam wawancara bersama Tribun-Network, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Seorang Bocah Bawa Bom Molotov, 182 Orang Diamankan Sebelum Demo Tolak Omnibus Law di Surabaya

Maruf memahami selama pandemi Covid-19, perekonomian di Indonesia sempat terhenti, sebelum akhirnya kembali dibuka dengan protokol kesehatan.

Belanja pemerintahan pun, dikatakan Ma'ruf, harus segera dilakukan.

"Untuk menyerap itu harus ada kreativitas. Harus ada keberanian, harus ada inovasi. Biar bisa cepat, tapi tetap akuntabel, supaya jangan jadi masalah di kemudian hari," katanya.

Dinilai Gagal
Sementara itu, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, BEM SI kembali menggelar aksi demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja.

BEM SI melakukan aksi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).

Dalam aksi tersebut, massa dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) memboyong piagam kegagalan untuk pemerintah.

"Piagam kegagalan diberikan kepada Pemerintah atas gagalnya mengelola negara. Tertanda, rakyat yang menggugat," demikian bunyi "piagam kegagalan" yang dibawa oleh massa dari BEM SI.

Selain memboyong piagam kegagalan, massa aksi juga membawa poster yang mengecam tindakan represif aparat terhadap massa pada aksi unjuk rasa sebelumnya.

Di samping itu, massa berorasi menuntut agar pemerintah mencabut omnibus law UU Cipta Kerja. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Dianggap Jarang Muncul, Ma'ruf Amin Ungkap Pembagian Kerja Wapres Jokowi: Tak Ada 2 Matahari dan Kompas.com dengan judul  "Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa BEM SI Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah"