Breaking News:

Suarakan Penolakan Omnibus Law, ‘Aliansi Bali Tidak Diam’ Bakal Turun ke Jalan Lagi Besok

Presiden Mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Dewa Gede Satya Ranasika Kusuma mengatakan dalam aksi tersebut Aliansi Bali Tidak Diam

Tribun Bali/Ragil Armando
Suasana demo di Depan Gedung DPRD Bali, Kamis (8/10/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Masyarakat di Pulau Dewata yang tergabung atas ‘Aliansi Bali Tidak Diam’ kembali bakal menggelar demonstrasi guna menolak pengesahan Undang-Undang (UU) 'Omnibus Law' Cipta Kerja, Kamis (22/10/2020).

Presiden Mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Dewa Gede Satya Ranasika Kusuma mengatakan dalam aksi tersebut Aliansi Bali Tidak Diam meminta Pemerintah untuk segera membatalkan UU 'Omnibus Law' Cipta Kerja serta menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR, Pemerintah pusat dan daerah.

Pihaknya juga mengecam keras tindakan represifitas oleh aparat kepolisian selama massa demonstrasi penolakan UU 'Omnibus Law' Cipta Kerja, termasuk menuntut membebaskan kawan-kawannya yang ditahan karena melakukan aksi penolakan UU 'Omnibus Law' Cipta Kerja.

Tak hanya itu, mengajak masyarakat untuk tidak pernah berhenti menyuarakan dan melakukan perlawanan sampai UU 'Omnibus Law' Cipta Kerja dibatalkan, serta tidak pernah memicu dan menginisiasi aksi anarkis yang dituduhkan.

Baca juga: Muncul Selebaran Ajak Rusuh & Menjarah saat Demo di Depan Kantor Demokrat Bali, Mudarta Lapor ke AHY

Baca juga: Beredar Poster Provokatif Jelang Demo Penolakan Omnibus Law di Denpasar, Polda Bali Angkat Bicara

Baca juga: Cegah Korupsi di Masa Pandemi & Pilkada 2020,KPK Perkuat Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum di Bali

Ranasika menuturkan, pengesahan UU 'Omnibus Law' Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 mendapatkan penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa dan lain-lain.

Pembahasan yang dilakukan secara terburu buru dan terkesan bersembunyi ini jelas mengkhianati rakyat yang sedang berjuang untuk melawan pandemi Covid-19.

"Sejak awal usulan produk hukum ini digaungkan sebenarnya telah mendapatkan banyak penolakan dari Masyarakat," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Rabu (21/10/2020).

Bahkan, lebih dari 30 kota dan provinsi di Indonesia melakukan aksi-aksi penolakan terhadap RUU Omnibus Law, namun sampai saat ini wakil rakyat yang berada di pusat maupun daerah belum mengindahkan suara-suara rakyatnya.

Bahkan, kata Ranasika, yang dilakukan pemerintah dan aparat bukannya menjawab keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, namun malah melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menyalahkan masyarakat yang melakukan aksi yang aksinya pun berdasar pada keresahan dan kekecewaan pada perjalanan demokrasi Indonesia.

"Banyak masyarakat yang disalahkan karena melakukan aksi penolakan Omnibus Law dengan berbagai narasinya.

Namun tidak ada upaya sedikitpun dari pihak pemerintah untuk menjaring pendapat-pendapat yang menolak Omnibus Law tersebut, yang malah menangkap aktivis-aktivis yang melakukan aksi penolakan," tegasnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved