Proses Relokasi Korban Bencana di Bangli Molor Hingga 3 Tahun Lebih, Carles Nilai BPBD Tak Serius

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Proses relokasi warga korban tanah longsor di Banjar Bantas, Desa Songan, Kintamani, Bangli, Bali yang molor hingga tiga tahun mendapat respon dari DPRD Bangli.

Lambatnya realisasi dinilai dewan lantaran BPBD tak serius dalam mengurus relokasi.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, Jumat (23/10/2020).

Menurut Carles, apabila dibandingkan dengan kejadian di Yeh Mampeh, Desa Batur, Kintamani, jangka waktu yang dibutuhkan untuk relokasi korban bencana alam tergolong timpang.

Kendati bencana alam saat itu terjadi pada waktu bersamaan.

Baca juga: Jumat Berpantun, Cara KPU Jembrana Sosialisasi Pilkada Jembrana 2020 di Medsos

Baca juga: Kapolres Bangli Sebut 90 Persen Masyarakat Bangli Terapkan Penggunaan Masker

Baca juga: Kabar Gembira, Pemerintah Akan Tanggung Airport Tax di 13 Bandara di Indonesia

Carles mengatakan, untuk relokasi korban bencana Yeh Mampeh hanya membutuhkan waktu setahun.

Sementara korban bencana di Banjar Bantas membutuhkan waktu selama tiga tahun lebih.

"Kenapa Yeh Mampeh sudah (relokasi), ini (korban bencana di Banjar Bantas) sampai hari ini terkatung-katung. Jadi BPBD yang lama dan baru tidak serius mengurus ini. Masa sampai tiga tahun," ujarnya.

Carles menilai upaya relokasi ini sejatinya kembali pada keseriusan BPBD.

Sebab apa yang menjadi kendala, bisa dibicarakan dengan instansi terkait, sehingga proses relokasi tidak berlarut-larut.

Terlebih hal ini menyangkut keselamatan warga.

"Yang terpenting keseriusan dari BPBD. Koordinasinya seperti apa, karena di Yeh Mampeh sudah bisa sedangkan di Bantas belum. Kasihan warga kita disana, karena saat ini sudah memasuki musim hujan," ucapnya.

Mengenai alasan BPBD terkait pemutihan lahan yang berpotensi menyebabkan warga kehilangan tempat tinggalnya.

Serta tidak adanya penjamin pasca pemutihan lahan, warga mendapatkan ganti rugi, Carles menilai hal ini hanyalah alasan BPBD.

Sebab menurut dia, kendala ini hanya perlu dikomunikasikan.

Terlebih politisi asal Desa Batur, Kintamani itu percaya pemerintah tidak mungkin membohongi masyarakatnya.

"Ini hanya perlu komunikasi, apakah benar seperti itu syaratnya. Apalagi saat kejadian menteri sosial kala itu (Khofifah Indar Parawansa) sudah sempat turun. Harusnya tidak ada lagi hambatan," ujarnya.

Agar persoalan relokasi tidak semakin berlarut, politikus Partai Demokrat itu mengaku akan berkomunikasi dengan komisi terkait di dewan, untuk mengadakan rapat kerja dengan BPBD.

Seperti diketahui, bencana tanah longsor yang melanda Banjar Bantas, Desa Songan terjadi pada tahun 2017 silam, akibat hujan deras yang pada dini hari.

Bencana alam tersebut merenggut nyawa tujuh warga sekitar akibat tertimbun longsor.

Sementara dikonfirmasi Selasa (20/10/2020), Kepala BPBD Bangli I Ketut Gde Wiredana mengatakan, rencana relokasi korban bencana masih berproses.

Pihaknya mengklaim sudah melakukan sejumlah upaya untuk menindaklanjuti rencana relokasi.

Kendati demikian, ia mengaku khawatir dengan syarat pemutihan dalam tukar guling lahan pengganti.

Sebab menurutnya, warga akan kehilangan tempat tinggalnya saat ini.

“Itu masalahnya begini, persyaratan pihak kehutanan lahan warga untuk tukar guling harus diputihkan dulu. Siapa yang akan menjamin (lahan penukar) nanti kalau tidak keluar? kan itu permasalahannya,” kata Wiredana.

Oleh sebab itu pihaknya merasa harus hati-hati dalam proses tukar guling lahan ini.

Dia mengaku sudah mencoba melakukan upaya koordinasi dengan pihak kementerian kehutanan, terkait kepastian jaminan saat pemutihan lahan.

Namun diakui belum ada jawaban.

Dilain sisi pihaknya juga mengaku akan melapor ke Bupati untuk bisa dicarikan solusi. (*).