Mall Pelayanan Publik Sagung Wah Uji Coba Pekan Depan, Terkendala Persiapan Jaringan Internet

Kemudian untuk meubelair atau sarana prasarana di MPP tersebut dianggarkan Rp. 200 juta dengan penunjukan langsung (PL).

"Termasuk untuk anggaran pemasangan jaringan internet sudah dipasang Rp. 100 juta. Dan sebagian anggaran persiapan ini juga nantinya bersumber dari anggaran sewa gedung yang batal tersebut. Anggaran sewa gedung nantinya dialihkan ke sini," katanya.

Setelah semua siap, kata dia, 13 November pekan depan akan dilaksanakan uji coba.

Uji coba kemungkinan akan berlangsung selama dua pekan.

Setelah itu akan dilaksanakan evaluasi mengenai pelayanan, antusias masyarakat yang datang ke MPP, dan lainnya.

"Jadi nanti uji coba tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa orang datang, pelayanan lebih baik atau gimana, dan berapa pelayanan yang jalan, dan sebagainya lagi. Semoga menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya," harapnya.

Sebelumnya, Tim Badan Anggaran (Banggar) melakukan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan di Gedung DPRD Tabanan, Jumat (18/9/2020) lalu.

Dalam raker tersebut membahas terkait KUA-PPAS tahun anggaran 2021.

Salah satunya adalah terkait tidak adanya rekening sewa gedung sesuai Permendagri 33 tahun 2019 tentang Pedomam Penyusunan APBD atau yang mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019.

Sehingga, dengan tak adanya rekening sewa, praktis gedung sewa yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintah pada salah satu OPD ditiadakan.

Mulai 2021 mendatang, gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Tabanan yang merupakan satu-satunya OPD berkantor di gedung milik pihak ke tiga akan dipindah.

Segala halnya yang ada di dalam OPD tersebut termasuk Mall Pelayanan Publik akan dilaksanakan di Museum Sagung Wah yang terletak di sebelah selatan Lapangan Garuda Wisnu Kencana (GWS) Tabanan.

Kepala Bapelitbang Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja mengatakan, kegiatan rapat koordinasi tersebut merupakan rapat awal KUA-PPAS tahun anggaran 2021.

Dan mulai tahun depan sesuai dengan Permendagri yang diacu Permendagri 90 thn 2019 tersebut tak ada lagi rekening sewa gedung.

Sehingga, satu-satunya OPD yang masih menempati gedung sewaan tersebut dipindah mulai awal 2021 mendatang.