Sponsored Content

Konsultasi ke Kemenparekraf, Bagian dari Perjuangan Badung agar Dana Hibah Terserap Maksimal

Kedatangan Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana beserta jajaran ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam upaya menyelaras

Istimewa
Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana didampingi Sekda Adi Arnawa, Kabag Humas Made Suardita dan Kabid Industri Pariwisata Ngakan Putu Tri Ariawan saat jumpa media bertempat di Press Room Bagian Humas, Jumat (6/11/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Kedatangan Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana beserta jajaran ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf) dalam upaya menyelaraskan syarat penerima dana hibah pariwisata, merupakan bentuk perjuangan dari Pemkab Badung untuk pelaku usaha hotel dan restoran.

"Kehadiran kami ke Kemenparekraf adalah dalam upaya menyampaikan aspirasi dari teman-teman pelaku usaha hotel dan restoran agar diberikan sedikit kelonggaran dalam pemberian dana hibah stimulus pariwisata sehingga dana hibah ini dapat terserap dengan maksimal. Dengan demikian upaya pemulihan pariwisata di Kabupaten Badung dapat terlaksana dan ekonomi masyarakat pun bisa kembali bangkit," kata Pjs.

Baca juga: Empati dengan Kediaman Keluarga Wayan Cablik, Bupati Suwirta Minta Bedah Rumah Segera Dituntaskan

Baca juga: BLT Gaji Tahap II Cair Mulai Hari ini, Jika Belum Ditransfer Coba Cek Disini

Baca juga: Cerita Mistis di Hotel Hantu Bedugul: Ada Kejadian-kejadian Ganjil

Bupati Lihadnyana dihadapan awak media saat berlangsung jumpa media di Press Room Bagian Humas Setda Badung, Jumat (6/11/2020). Turut serta mendampingi  Sekda I Wayan Adi Arnawa, Kabag Humas Made Suardita dan Kabid Industri Pariwisata Ngakan Putu Tri Ariawan.

Menurut Lihadnyana, hal ini perlu diperjuangkan dan diselaraskan mengingat dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian dana hibah stimulus ini disebutkan harus ada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), harus beroperasi serta harus membayar pajak tahun 2019.

Baca juga: Sembilan Pasien Sembuh Covid-19 di Jembrana Dipulangkan

Baca juga: Syarat Hotel dan Restoran di Badung agar Bisa Menerima Dana Hibah Pariwisata

Baca juga: Berawal dari Video Mesum di Hutan, Wanita ini Dirudapaksa dalam Kondisi Patah Tulang di Hotel

Melihat kriteria tersebut, khusus TDUP yang terbit tahun 2016 sudah ada kebijakan TDUP berlaku seumur hidup tetapi dalam petunjuk pelaksanaan disebutkan TDUP yang masih berlaku.

"Bagaimana TDUP tahun 2015 dan sebelumnya, ini yang kita dorong dan komunikasikan dengan Bapak Menteri agar hotel dan restoran yang memiliki TDUP baik tahun 2016 maupun yang sebelum tahun 2016 memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dana hibah stimulus ini," katanya.

Terkait dengan syarat yang menyebutkan masih beroperasi, juga dikomunikasikan dengan Kemenparekraf agar mempertimbangkan masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Terungkap, Shin Tae-yong Pernah Usir Pemain Timnas U-19 Indonesia Karena Alasan Ini

Baca juga: Pelantikan Asisten I Sekda Tabanan Tunggu Rekomendasi Kemendagri, Tiga Besar Direkomendasikan KASN

Ada surat edaran dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menutup kawasan wisata sehingga ada usaha hotel dan restoran mengajukan permohonan tutup sementara, sehingga diharapkan yang ini juga berhak mendapatkan dana stimulus tersebut .

Disinggung adanya usaha di luar hotel dan restoran yang juga berkontribusi terhadap pariwisata di Badung akan tetapi belum tersentuh dana hibah, Lihadnyana mengatakan bahwa hal ini juga sudah disampaikan kepada Menparekraf. 

Karena ini merupakan kebijakan pusat maka Pemerintah Pusat sudah mempersiapkan formulanya, hanya saja kebijakan yang turun baru berlaku untuk pengusaha hotel dan restoran.

Lihadnyana menambahkan karena program ini dalam bentuk hibah uang dan atas kebijakan pemerintah.

Oleh karenanya mekanisme pemberian hibah yaitu utama Badung sudah memiliki data sesuai dengan kriteria yaitu memiliki TDUP, pernah beroperasi dan membayar pajak tahun 2019. Dikatakan dengan membayar pajak berarti sebagai wajib pajak.

Ini sebagai instrumen besaran jumlah dana hibah stimulus yang akan diterima oleh usaha hotel dan restoran.

"Formulanya berapa dia bayar pajak dibagi PHR yang diterima oleh Badung dikalikan pagu dana hibah stimulus pariwisata yang didapat Pemkab dari Pusat. Misalnya seseorang yang punya hotel atau restoran membayar pajak Rp 100 juta dan PHR Badung misalnya Rp 1 Miliar sehingga seratus juta dibagi 1 miliar dikalikan pagu dana yang kita dapatkan dari pusat, berarti segitu mereka mendapatkan dana hibah stimulus ini, sehingga penerimanya proporsional," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved