Syarat Hotel dan Restoran di Badung agar Bisa Menerima Dana Hibah Pariwisata

Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana beserta jajaran datang ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Istimewa
Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana bersama Sekda Adi Arnawa dan jajaran saat menemui Menparekraf Wishnutama di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu (4/11/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana beserta jajaran datang ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf).

Kedatangan tersebut dalam upaya menyelaraskan syarat penerima dana hibah pariwisata, merupakan bentuk perjuangan dari Pemkab Badung untuk pelaku usaha hotel dan restoran.

"Kehadiran kami ke Kemenparekraf adalah dalam upaya menyampaikan aspirasi dari teman-teman pelaku usaha hotel dan restoran agar diberikan sedikit kelonggaran dalam pemberian dana hibah stimulus pariwisata sehingga dana hibah ini dapat terserap dengan maksimal."

Baca juga: Berawal dari Video Mesum di Hutan, Wanita ini Dirudapaksa dalam Kondisi Patah Tulang di Hotel

Baca juga: Rahasia Diet Istri Denny Cagur, Berat Badan Turun 18 Kg Dalam 3 Bulan, Bisa Makan 5 Kali Sehari

Baca juga: Jumat Ceria, Satlantas Jembrana Bagikan 100 Nasi Bungkus ke Pengendara

"Dengan demikian upaya pemulihan pariwisata di Kabupaten Badung dapat terlaksana dan ekonomi masyarakat pun bisa kembali bangkit," kata Pjs. Bupati Lihadnyana dihadapan awak media saat berlangsung jumpa media di Press Room Bagian Humas Setda Badung, Jumat (6/11/2020).

Turut serta mendampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa, Kabag Humas Made Suardita dan Kabid Industri Pariwisata Ngakan Putu Tri Ariawan.

Baca juga: Jika Trump Tak Mau Tinggalkan Gedung Putih, Joe Biden Bisa Gerakkan Kekuatan Militer

Baca juga: Terungkap, Shin Tae-yong Pernah Usir Pemain Timnas U-19 Indonesia Karena Alasan Ini

Baca juga: Waspada Pupuk Palsu, Sasar Petani di Pegunungan

Menurut Lihadnyana, hal ini perlu diperjuangkan dan diselaraskan mengingat dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian dana hibah stimulus ini disebutkan harus ada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), harus beroperasi serta harus membayar pajak tahun 2019.

Melihat kriteria tersebut, khusus TDUP yang terbit tahun 2016 sudah ada kebijakan TDUP berlaku seumur hidup tetapi dalam petunjuk pelaksanaan disebutkan TDUP yang masih berlaku.

"Bagaimana TDUP tahun 2015 dan sebelumnya, ini yang kita dorong dan komunikasikan dengan Bapak Menteri agar hotel dan restoran yang memiliki TDUP baik tahun 2016 maupun yang sebelum tahun 2016 memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dana hibah stimulus ini," katanya.

Baca juga: Tak Bisa Bayar Utang, Personil Polisi Dipecat dengan Tidak Hormat

Baca juga: Samuel Reimas Latihan Bareng Eks Kiper Bali United Kadek Wardana di Ubud

Terkait dengan syarat yang menyebutkan masih beroperasi, juga dikomunikasikan dengan Kemenparekraf agar mempertimbangkan masa pandemi Covid-19.

Ada Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menutup kawasan wisata sehingga ada usaha hotel dan restoran mengajukan permohonan tutup sementara, sehingga diharapkan yang ini juga berhak mendapatkan dana stimulus tersebut.

Disinggung adanya usaha di luar hotel dan restoran yang juga berkontribusi terhadap pariwisata di Badung akan tetapi belum tersentuh dana hibah, Lihadnyana mengatakan bahwa hal ini juga sudah disampaikan kepada Menparekraf.

Karena ini merupakan kebijakan pusat maka Pemerintah Pusat sudah mempersiapkan formulanya, hanya saja kebijakan yang turun baru berlaku untuk pengusaha hotel dan restoran.

Lihadnyana menambahkan program ini dalam bentuk hibah uang dan atas kebijakan pemerintah.

Oleh karenanya mekanisme pemberian hibah yaitu utama Badung sudah memiliki data sesuai dengan kriteria yaitu memiliki TDUP, pernah beroperasi dan membayar pajak tahun 2019.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved