Kariyasa Serukan Anggota DPR Dapil Bali Harus Ikut Tolak RUU Pelarangan Minuman Beralkohol

Kariyasa juga mengajak dan menyerukan anggota DPR RI Dapil Bali lainnya, termasuk komponen pariwisata, tokoh-tokoh agama juga harus ikut menolak

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Ilustrasi: minuman beralkohol. RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejumlah fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pelarangan Minuman Beralkohol (Minol).

Anggota Badan Legislasi DPR RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, dengan tegas menyatakan menolak RUU kontroversial itu.

Kariyasa menyatakan, pihaknya secara pribadi dan juga Fraksi PDIP akan bersikap lantang untuk melakukan penolakan terhadap RUU Pelarangan Minuman Beralkohol jika nantinya diloloskan dalam agenda prioritas tahun 2021.

“Berbagai komponen di DPR RI, terutama wakil masyarakat dari daerah penghasil minuman beralkohol, juga harus bersikap dan menolak adanya RUU Pelarangan Minuman Beralkohol tersebut,” kata Kariyasa saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar, Jumat (13/11/2020).

Kariyasa juga mengajak dan menyerukan anggota DPR RI Dapil Bali lainnya, termasuk komponen pariwisata, tokoh-tokoh agama juga harus ikut menolak RUU tersebut.

"Jangan sampai dengan adanya hal-hal begini nanti bisa memecah NKRI. Karena kita tidak ingin situasi sudah seperti ini (Covid-19), daerah-daerah dalam keadaan kesusahan, kemudian muncul RUU ini. Ini akan membahayakan persatuan kita," tegasnya.

RUU Larangan Minuman Beralkohol ini diusulkan oleh tiga fraksi yakni Fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. RUU ini masuk dalam daftar 37 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Menurut ketiga fraksi pengusul, RUU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif para peminum minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari para peminum.

Draf RUU ini terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal. Beleid antara lain berisi definisi minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana pelarangan, hingga sanksi pidana bagi pihak yang melanggar.

Andaikan RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang (UU), maka setiap orang yang memproduksi, menjual (penjual), menyimpan, maupun mengonsumsi alkohol bisa terancam pidana.

Dengan kata lain, perdagangan miras tak lagi bisa dilakukan sembarangan jika RUU tersebut diloloskan parlemen.

"Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi Pasal 6 draf RUU tersebut.

Ancaman pidana dan denda pedagang miras tersebut diatur dalam Pasal 19. Hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," bunyi Pasal 19.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved