Wapres Maruf Amin: Vaksinasi Covid-19 Tunggu Izin dari BPOM dan MUI

TRIBUN-BALI.COM - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, meninjau kegiatan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

Wapres menjelaskan, setelah melewati proses uji klinis, vaksin Covid-19 juga harus dapat izin dari BPOM dan MUI sebelum digunakan.

"Kemudian ada izin dari BPOM yang sifatnya itu bahwa vaksin itu aman, dan kedua juga punya khasiat, efektif, manjur gitu ya."

"Kemanjuran juga sudah dipertanggungjawabkan," kata Maruf AMin.

Baca juga: Berada di Jalur Lahar, Fraksi Golkar DPRD Bali Minta Pembangunan Pusat Kebudayaan Dikaji Matang

Baca juga: Pernah Jadi Obat Herbal Paling Dicari, Desa Saba Ingin Budidayakan Kembali Kunyit Bonbiu

Baca juga: Pernyataan Anji Seusai Sidang JRX, Sebut Setiap Orang Bisa Terjerat

Izin dari MUI juga sangat diperlukan.

"Dan nanti juga kebolehan dipakai itu kita harapkan segera keluar dari MUI."

"Kebolehan bisa karena dia halal atau karena dasar kedaruratan."

"Yang penting MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah ini," beber Maruf Amin.

Maruf Amin menegaskan, pemerintah melakukan persiapan cukup matang sebelum vaksinasi, seperti simulasi pemberian vaksin, sehingga saat vaksinasi tidak ada hambatan.

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerangkan, simulasi vaksin harus dilakukan agar para petugas di lapangan mengetahui alur yang dikerjakan.

Sehingga, dapat diketahui kekurangan apa saja yang harus diperbaiki.

"Karena itulah pada siang ini, simulasi kita lakukan di berbagai tempat, salah satunya di Puskesmas Bekasi ini."

"Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi cara kita supaya pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin mengunjungi Puskesmas Cikarang, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Tips Bikin Sambal Balado dengan Cabai Seadanya, Banyak Minyak Jadi Kunci Bumbu Gurih

Baca juga: Apa Langkah Jerinx Setelah Divonis 1 Tahun 2 Bulan? Begini Kata Gendo Penasihat Hukumnya

Baca juga: Ramalan Zodiak Besok 20 November 2020, Aries Sangat Sibuk, Aquarius Jaga Kesehatanmu

Kunjungan Wapres ini untuk meninjau simulasi vaksinasi Covid-19, yang digelar di Puskesmas Cikarang tersebut.

Maruf Amin berkeliling melihat simulasi proses vaksinasi Covid-19, sambil mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny.

Tahap demi tahap, Wapres mengamati dan memastikan standar operasional dan prosedur vaksinasi dijalankan dengan baik.

Mulai dari pendaftaran peserta, screening (pemeriksaan) kesehatan dasar peserta, penyuntikan vaksin, hingga observasi setelah vaksinasi.

Maruf Amin mengungkapkan, simulasi vaksinasi ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan vaksinasi secara keseluruhan, yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

"Jadi ada beberapa persiapan yang harus disiapkan agar vaksinasi berjalan dengan baik," kata Maruf Amin.

Selain proses vaksinasi, lanjut Maruf Amin, perlu dipersiapkan data-data siapa saja yang bakal diberikan vaksin terlebih dahulu.

Tak hanya itu, limbah bekas vaksin juga harus benar-benar dapat ditangani dengan baik.

"Bagaimana limbah vaksin yang banyak itu harus ditangani, itu bagian dari semua persiapan-persiapan, saya kira itu," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.

Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden.

Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin dengan baik dan matang.

Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.

Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," ujarnya.

Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.

Proses pemberian vaksin menurutnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik."

"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," paparnya.

Jokowi mengatakan, perlu persiapan matang dalam implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap enteng pelaksanaan vaksinasi.

"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training."

"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," ucap Presiden.

Misalnya, lanjut Presiden, pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jumlahnya sangat besar.

Selain itu, vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik.

"Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi."

"Nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," beber Presiden.

Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden meminta adanya pelibatan perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia, untuk memberikan pelatihan.

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas."

"Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini."

"Titik kritis dari vaksinasi itu nanti di Implementasi."

"Jangan dianggap mudah implementasi. Tidak mudah," cetusnya.

Menurut Presiden, harus dirancang dan dijelaskan sedetail mungkin proses pemberian vaksin nantinya.

Mulai dari siapa yang akan disuntik untuk pertama kali, siapa yang mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang harus membayar vaksin.

"Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail."

"Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," beber Presiden.

Presiden mengatakan setelah mempelajari proses pemberian vaksin, ia meyakini nantinya tidak akan berjalan mudah.

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang terutama dalam komunikasi publik.

"Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," ucapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Maruf Amin: Vaksinasi Covid-19 Tunggu Izin dari BPOM dan MUI,