Nuklir Diyakini Opsi Masa Depan, Targetkan 23% EBT Tercapai di Tahun 2025

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Perkembangan tren energi global menuntut negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk dapat melaksanakan transformasi energi.

Dalam upaya adaptasi terhadap transformasi energi tersebut, Indonesia memprioritaskan akselerasi pengembangan energi bersih berbasis energi baru dan energi terbarukan (EBT).

Melihat perkembangan teknologi EBT yang sangat cepat dan semakin kompetitif dengan energi fosil, pemerintah meyakini bahwa transisi energi perlu dilakukan secara komprehensif.

Menurut Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Harris Yahya, hal yang mendorong transformasi energi antara lain perubahan iklim, peningkatan kesejahteraan, keadilan energi, tren biaya EBT yang terus menurun, upaya peningkatan kualitas udara, dan peningkatan ketahanan energi.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sediakan Layanan Lapak Asik

Baca juga: Menempa SDM di GenBI Leadership Camp 2020

Baca juga: Viral di Medsos Daihatsu Ayla Tabrak CBR 1000RR, Penabrak Minta Damai Ganti Rugi Mobil Plus Rumah

“Dalam proses transformasi ini, Indonesia terus berupaya untuk mengakselerasi pengembangan EBT agar target 23% EBT dalam bauran energi nasional tahun 2025 tercapai,” ungkap dia dalam siaran pers di situs Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Rabu (18/11/2020).

Harris menuturkan, rencana penambahan pembangkit listrik tenaga (PLT) EBT sampai dengan tahun 2035 ditargetkan mencapai 37,30 gigawatt (GW).

Strategi pengembangan EBT yang akan dilakukan pemerintah antara lain implementasi Peraturan
Presiden tentang Harga PLT EBT, pengembangan Renewable Energy Based Indusrial Development
(REBID) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP) skala besar yang terintegrasi dengan industri, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) skala besar.

Ada juga pengembangan Renewable Energy Based Economic Development (REBED) untuk memacu
perekonomian wilayah termasuk daerah 3T, pengembangan biomassa melalui kebun/hutan energi,
limbah pertanian dan sampah kota, penambahan jaringan transmisi, menjadikan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lumbung energi (PLTS), serta peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024,
pengembangan energi nuklir juga dipersiapkan menjadi opsi penyediaan listrik di masa depan dan
program pengembangannya melibatkan Kemenristek, Kementerian ESDM, dan BATAN.

Harris menyebut, opsi penyediaan listrik untuk masa depan dalam RPJMN salah satunya adalah
pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat.

“Kemudian ada peningkatan penguasaan teknologi sebagai garda terdepan dalam hal ini aspek teknis tentunya yang dikoordinasikan oleh teman-teman BATAN. Lalu ada juga kerja sama luar negeri dan research power house project,” urai Harris.

Langkah yang sudah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu langkah penelitian, pengembangan,
mendorong penguasaan teknologi, membangun kerja sama, melakukan analisis multi kriteria, dan
menyusun peta jalan nuklir.

Memang, Harris menyebut bahwa sampai dengan 2024 belum ada pembangunan di sana, tetapi
diharapkan bahwa nuklir menjadi salah satu opsi penyedia listrik yang sangat baik di masa depan.

Investor Tertarik Proyek PLTN

Kementerian ESDM memastikan telah ada sejumlah tawaran investasi untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).