Bali Kekurangan Guru Berstatus PNS, Sekda Bali Titip Pesan Via Billy Mambrasar
Bali masih kekurangan guru berstatus PNS. Selama ini, kebanyakan sekolah masih mengandalkan guru dengan status tenaga kontrak.
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Widyartha Suryawan
lihat foto
Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bali masih kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Selama ini, kebanyakan sekolah masih mengandalkan guru dengan status tenaga kontrak.
Padahal, kementerian selalu mengalokasikan dana untuk peningkatan mutu pendidikan guru bagi PNS, sehingga guru tenaga kontrak tidak bisa mengikutinya.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat menerima kunjungan Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau yang lebih akrab disapa Billy Mambrasar di Kantor Gubernur Bali, Minggu (29/11/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Dewa Indra menekankan perhatian pada bidang pendidikan agar bisa disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
"Alokasi guru PNS di Bali masih sedikit, kebanyakan guru kontrak. Pendidikan ini kan menjadi nasib masa depan bangsa kita, jadi harus mendapat perhatian. Terlebih gaji tenaga kontrak guru juga masih kecil," jelas Dewa Indra.
Baca juga: Ortu dan Guru Sambut Antusias Belajar Tatap Muka, Komang Mega: Kangen Suasana Sekolah & Teman-teman
"Data yang disampaikan oleh Menpan-RB mengatakan jika PNS sudah banyak. ASN yang paling banyak itu ada di Kementerian. Tapi di daerah, seperti halnya PNS guru masih kurang," imbuhnya.
Selain itu, guru dengan pendidikan khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bali juga terbatas.
Bahkan tidak jarang guru umum harus bertugas di SLB yang secara pendidikan tidak nyambung.
Untuk itu, Dewa Indra berharap hal tersebut menjadi perhatian pemerintah.
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Mulai Januari 2021? Kepala Disdikpora Bali: Secara Prinsip Kita Siap
Selain di bidang pendidikan, birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini juga menyampaikan aspirasi terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali.
"Saya berharap intensif kepada UMKM oleh pemerintah pusat bisa ditingkatkan lagi. Negara harus berpihak kepada UMKM. Kita tahu daya serap KUR untuk UMKM sangat tinggi selama ini. Untuk itu penyaluran KUR sangat membantu pelaku UMKM bisa tetap bertahan di tengah guncangan ekonomi akibat dampak Covid-19," ungkap Dewa Indra.
Dewa Indra juga menitipkan pesan agar akses UMKM terhadap KUR bisa lebih luas lagi.
Ia mengatakan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dekat dengan masyarakat bisa diberikan perhatian agar juga bisa menyalurkan KUR.
