Kritik Keras Dana Hibah Pariwisata, Prof Windia: Mana Hibah bagi Sektor Pertanian?
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud), I Wayan Windia mempertanyakan pemberian dana hibah terhadap sektor pariwisata tersebut.
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Widyartha Suryawan
lihat foto
Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah menggelontorkan dana hibah yang cukup besar terhadap sektor pariwisata di Bali.
Total dana hibah yakni sebesar Rp 3,3 triliun yang dialokasikan untuk pelaku usaha pariwisata sebesar 70 persen dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 30 persen.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud), I Wayan Windia mempertanyakan pemberian dana hibah terhadap sektor pariwisata tersebut.
Pasalnya, dana hibah hanya diberikan terhadap pariwisata, tidak ada untuk sektor pertanian.
"Kok hanya sektor pariwisata saja yang dapat hibah, lalu di mana hibah bagi sektor pertanian?" tanya Windia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun Bali, Senin (30/11/2020).
"Mungkin memang demikianlah nasib orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Tidak ada yang hirau kalau mereka mengalami musibah. Tetapi kalau orang kaya dan glamor yang mengalami musibah, dengan cepat orang-orang memberikan perhatian," sesalnya.
Ketua Sekolah Tinggi (Stispol) Wira Bhakti Denpasar itu menuturkan, ketika sektor pariwisata mulai dikembangkan, per-bank-an gentayangan ingin memberikan kredit.
Baca juga: Jika Dana Hibah Pariwisata Tak Habis Terserap Hingga Desember 2020, Pemkab Badung Akan Lakukan Ini
Pemerintah pun memberikan berbagai fasilitas seperti bebas pajak import kebutuhan hotel, dibangunkan bandar udara (Bandara), jalan by pass dan sebagainya.
Kemudian ketika sektor pariwisata terpuruk, pemerintah lalu memberikan dana hibah dengan berbagai alasan.
Bagi Windia, justru sejatinya tidak ada alasan untuk tidak memberikan hibah bagi sektor pertanian karena juga ikut terpuruk di tengah pandemi Covid-19.
"Tapi untunglah sektor pertanian masih terus bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan Indonesia," kata ahli subak Unud itu.
Layaknya Komedi
Windia meyakini, keputusan memberikan dana hibah bagi sektor pariwisata diputuskan dalam sebuah sidang (kabinet).
Seharusnya Menteri Pertanian bisa berargumentasi dan meyakinkan sidang, bahwa sektor pertanian pun memerlukan hibah sehingga petani semakin berdaya.
Dirinya memperkirakan, dalam perdebatan di kabinet, Menteri Pariwisata bisa jadi lebih ngotot dan lebih bisa meyakinkan menteri keuangan kenapa sektor pariwisata harus dibantu.
Baca juga: Dana Hibah Pariwisata, Ada Hotel di Nusa Penida Hanya Terima Rp 16 Ribu
