Dinas PKP Bangli Kekurangan Anggaran Rp 2,1 Miliar, Digunakan untuk Sejumlah Program

Kepala Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma ketika dikonfirmasi Senin (7/12/2020) membenarkan jika pihaknya masih kekurangan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Kadis PKP Bangli, I Wayan Sarma 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (PKP) Bangli hingga kini baru mendapatkan pagu anggaran pada APBD 2021 sebesar Rp 3,2 miliar lebih.

Jumlah tersebut masih mengalami kekurangan, sebab kebutuhan anggaran pada dinas tersebut sebesar Rp. 5,4 miliar.

Kepala Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma ketika dikonfirmasi Senin (7/12/2020) membenarkan jika pihaknya masih kekurangan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.

Pihaknya mengungkapkan, kekurangan tersebut meliputi sejumlah item kegiatan.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Kapolresta Denpasar Geser 600 Personel Polri untuk Pengamanan TPS

Baca juga: Ditangkap Karena Diduga Terlibat Jual Beli 40 Paket Sabu, Darmika Dituntut 11 Tahun Penjara

Baca juga: Waspada Angin Kencang dan Gelombang Tinggi di Bali, HNSI Tabanan: Nelayan Jangan Melaut Dulu

Mulai dari kegiatan penanganan pelayanan dasar salah satunya pelayanan rabies.

“Ini salah satu yang mendasar. Karena kita merupakan kabupaten yang cukup tinggi kasus rabiesnya.

 Itu kebutuhan anggarannya Rp 475 juta. Sedangkan saat ini baru ada Rp 200 juta,” sebutnya.

Selain itu juga pemindahan kennel Anjing Kintamani yang kini masih ditempatkan terpisah, yakni di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sarma mengatakan, kennel tersebut harus dipindahkan menjadi satu dengan kantor Dinas PKP, sebab menjadi temuan BPK.

“Karenanya kita anggarkan kembali Rp 120 juta untuk pembangunan kandangnya,” ucap Sarma.

Selain itu, kebutuhan anggaran juga meliputi kebutuhan yang sangat wajib berkaitan dengan penyusunan kajian akademik terhadap dua Ranperda.

Diantaranya Ranperda tentang cadangan beras pemerintah kabupaten untuk penanganan bencana alam yang bersifat lokal kabupaten.

Disamping itu juga kajian akademik Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sarma menegaskan, Ranperda ini perlu untuk kepastian luas lahan pertanian.

Baca juga: 16 Orang Terjaring Dalam Operasi Tertib Masker di Jembrana

Baca juga: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil: Saya Menikahi Gadis Tercantik Tanpa Edit-edit pada Zamannya

Baca juga: Jurgen Klopp Sangat Emosional Lihat Suporter di Anfield, Mourinho Puji Hojbjerg

Sebab tanpa ranperda ini, imbuhnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, akan memberikan sanksi dengan tidak memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

“Untuk membuat kajian akademik ini membutuhkan anggaran Rp 75 juga,” ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved