Krama Subak di Tegal Tugu Gianyar Tolak Rayuan Investor, Lahan 4,5 Hektare Hendak Dialihfungsikan

Lima subak di Desa Adat Tegal Tugu, Kelurahan/Kecamatan Gianyar menolak rayuan investor nasional yang hendak mengalihfungsikan lahan seluas 4,5 hektar

dok. istimewa
Krama subak di Desa Adat Tegal Tugu, Gianyar saat menggelar paruman agung untuk menolak rayuan investor yang hendak melakukan alihfungsi lahan, Minggu (6/12/2020) lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Lima subak di Desa Adat Tegal Tugu, Kelurahan/Kecamatan Gianyar menolak rayuan investor nasional yang hendak mengalihfungsikan lahan seluas 4,5 hektare.

Penolakan itu bahkan dilakukan melalui rapat besar atau paruman agung Desa Adat Tegal Tugu, Minggu (6/12/2020) lalu.

Salah satu poin penolakan ini didasarkan alih fungsi lahan tersebut akan dijadikan perumahan sebanyak 500 unit. 

Berdasarkan data dihimpun Tribun Bali, Selasa (8/12/2020), empat subak yang melakukan penolakan ini, di antaranya Subak Payal Kangin, Subak Pekandelan, Subak Sukun, Subak Yang Ama dan Subak Jro Kuta.

Dalam surat penolakan tersebut, pointnya berbunyi: Menolak dan tidak memberikan rekomendasi kepada pengembang perumahan dan pembangunan sarana pengembangan prasarana pendukung proyek di Subak Payal Kangin. 

Pekaseh Subak Payal Kangin, I Nyoman Merta mengatakan, pihaknya telah melakukan paruman agung terkait adanya investor yang mau membuat perumahan di areal pertaniannya.

Ia pun bersyukur, pihaknya mendapat dukungan dari subak- subak lainnya yang berada di kawasan tersebut.

Kata dia, penolakan rayuan investor tersebut semata-mata untuk mengajegkan subak.

Terlebih lagi, selama ini Desa Tegal Tugu terkenal sebagai wilayah pertanian.

“Poin pertama penolakan, karena Desa Tegal Tugu adalah hidup dari sektor pertanian, sebagian besar warga adalah petani,” jelasnya.

Alasan lain, kata dia, bila lahan pertanian menjadi perumahan, maka pengempon di Pura Masceri, Pura Ulun Sui dan Pura Batur Sari akan berkurang.

“Point pentingnya, bila pengembang ini diizinkan, maka pengembang lain juga menuntut diberikan izin. Maka akan bergelombang seperti ombak yang membangun perumahan. Otomatis lahan menjadi sempit,” tandasnya.

Diapun mengungkapkan, luas lahan yang diajukan pihak investor ke desa adat untuk dikembangkan menjadi perumahan, seluas 4,5 hektare.

Di lahan itulah rencananya akan dibangun 500 unit rumah. Jumlah perumahan yang relatif banyak ini juga menjadi alasan penolakan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved