Bangun Gianyar dengan Utang Rp. 343 Miliar, Mahayastra : Itu Masih Kecil

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pembangunan berbagai jenis dengan nilai Rp. 1,2 triliun yang dilakukan Pemkab Gianyar di tahun 2020 ini, selain menggunakan APBN dan APBD Gianyar, beberapa di antaranya bersumber dari utang.

Yakni, sebesar Rp. 209 miliar di Bank BPD Bali dan Rp. 134 miliar di PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian melemah.

Pemkab Gianyar optimistis dapat melunasi utang sesuai waktu yang ditetapkan.

Baca juga: Tiap Hari Tanyakan Lowongan Kerja, 1.600 PMI Asal Gianyar Sudah Tak Sabar Berangkat ke Luar Negeri

Baca juga: Belum Diupacarai, Alun-alun Gianyar Sudah Ramai Dikunjungi

Baca juga: Dampak Hujan Lebat, Pohon Kelapa Tumbang di Jalan Raya Buahan Gianyar

Bahkan Bupati Gianyar, Made Mahayastra, menilai jumlah utang tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar selama dua tahun ini.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengatakan, utang Pemkab Gianyar di BPD Bali sebesar Rp. 209 miliar dan PT SMI sebesar Rp. 134 miliar.

Terkait utang di PT SMI ini, Mahayastra mengatakan lebih tepat disebut bantuan, bukan utang.

Sebab, dana tersebut tidak diberikan secara sembarangan. 

"Ini hanya diberikan pada daerah yang berprestasi. Kalau tidak membangun pasar, rumah sakit, membuat jembatan tidak dapat bantuan ini. Nilainya Rp. 134 miliar. Dananya sudah terserap semua. Verifikasinya ketat. Gak boleh untuk bangun kantor, AMDK, utility. Itu ketat. Dana ini nol persen tanpa biaya administrasi. Ini lebih pas disebut bantuan bukan utang," tandasnya, Rabu (30/12/2020).

Kata Mahayastra, ini merupakan utang lubak, dimana pembayaran baru dilakukan tahun 2023, sementara pengembalian modalnya sampai delapan tahun.

10 tahun mendatang, Mahayastra meyakini nilai uang sudah berubah, dan nilai utang tersebut akan kecil.

Buktinya dua tahun lalu, kata dia, PAD hanya Rp. 770 miliar, dan dua tahun berselang sudah menjadi Rp. 1,6 triliun.

"10 tahun ke depan, nilai itu pasti kecil, dan pembayaran bisa kita lakukan dengan cepat. Tidak usah khawatir, DSCR (rasio cakupan pelunasan utang) kita 9,5 persen dari minimal yang boleh melakukan pinjaman 2,5 persen ," ujarnya.

Politikus PDIP asal Payangan tersebut mengatakan, dikarenakan prestasi pembangunan yang dilakukan pihaknya selama ini, banyak pihak yang menawarkan utang, termasuk Bank Dunia.

Terkait hak tersebut, Mahayastra mengatakan dirinya memiliki keinginan menambah utang antara Rp. 600-700 miliar.