Meski Piala Dunia U20 Diundur, DPRD Bali Minta Penataan Lahan Parkir Stadion Dipta Tetap Dilanjutkan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penyelenggaran Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun 2021 tersebut telah ditunda oleh FIFA beberapa waktu yang lalu.

Dan Indonesia sebagai tuan rumah akan dilangsungkan pada tahun 2023 mendatang.

Sejatinya, Pemerintah telah menyiapkan enam kota sebagai lokasi penyelenggaraan, salah satunya Provinsi Bali.

Dimana, Stadion Kapten I Wayan Dipta sebagai venue.

Baca juga: Bagaimana Progress Pembangunan Stadion Dipta? Ini Penjelasan Yabes Tanuri

Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari penataan hingga renovasi stadion.

Tak hanya anggaran dari Pusat, Pemprov Bali juga menganggarkan dana kurang lebih Rp 5 Millyar melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2021 yang diperuntukan untuk penataan dan perluasan lahan parkir.

Terkait hal itu, Komisi III DPRD Bali yang membidangi infrastruktur menyatakan kendati terjadi penundaan, namun Piala Dunia U-20 akan tetap berlangsung.

Hanya saja waktunya yang digeser.

Apalagi sudah ditentukan dan dilakukan renovasi besar-besaran.

“Venue pun sudah ditetapkan, semestinya ini jangan dijadikan perdebatan lagi.

Kecuali anggaran tersebut memang dibutuhkan, ya kita harus selesaikan apapun yang sudah dianggarkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, Selasa (12/1/2021)

Menurutnya, kendati dibatalkan untuk tahun 2021, pada akhirnya pada tahun 2023 akan kembali digelar.

 Dibalik itu semua, Gung Adhi menilai ada baiknya juga. Yakni pemerintah memiliki waktu yang cukup lama untuk melakukan perbaikan dan penataan infrastruktur pendukung Piala Dunia di Bali.

“Pada akhirnya akan kita lakukan juga (perbaikan) pada tahun-tahun berikutnya,” tandasnya.

Baca juga: Pelatih Bali United Teco Kecewa Piala Dunia U-20 Diundur, Ini Pesan untuk Irfan Jauhari & Komang Tri

Selain itu, dengan tetap berjalannya penataan lahan parkir di kawasan Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, maka perputaran uang akan tetap berjalan. Yang tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat

“Inti kami saat ini adalah perputaran uang dan ekonomi.

Jadi kalau memang ada anggaran yang diperuntukan untuk infrastruktur di sekitaran venue, harus tetap jalan,” akunya.

Meski demikian, pihaknya tidak serta merta berpatokan pada dana yang telah dianggarkan.

Apabila nantinya ada hal yang lebih penting dan urgent, anggaran tersebut bisa dialihkan.

“Kalau memang dibutuhkan kita bisa Refocusing.

Sekarang kalau memang betul ada kebutuhan lain, dikaitkan dengan kondisi sosial dan sebagainya, mungkin saja dibatalkan pada perubahan,” tukas politisi asal Puri Gerenceng Denpasar ini. (*)