Profil Min Aung Hlaing, Panglima Militer di Balik Kudeta Myanmar

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW - Pusat perhatian masyarakat dunia hari ini tertuju ke  Myanmar dan seorang tokoh yang berada di balik kudeta militer di negeri itu.

Sosok yang menyedot perhatian tersebut adalah Panglima tertinggi Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing (64).

Setahun menjelang pensiun dari militer, Jenderal Min Aung memimpin kudeta dengan cara menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar dan sejumlah tokoh lainnya pada Senin dini hari 1 Februari 2021.

Bukan sekali ini dia bertindak kontroversial. Dunia sempat mengecam Min Aung Hlaing karena memimpin penindasan terhadap populasi Rohingya tanpa kewarganegaraan Myanmar tahun 2017.

Facebook memblokir akunnya karena memicu ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas yang dianiaya tersebut.

• Aung San Suu Kyi Serukan Rakyat Myanmar Terus Melawan Kudeta militer

• Profil Myanmar, Negara Kaya Batu Giok yang Kini Dalam Situasi Darurat

• Begini Kronologi Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Partai NLD Myanmar

Penyelidik PBB meminta jenderal itu dan para pemimpin militer lainnya dituntut untuk kasus genosida.

Namun, Jenderal Min Aung Hlaing dengan tegas membantah hampir semua tuduhan pelanggaran HAM.

Ia menyatakan operasi militer yang membuat sekitar 750.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, sebagai langkah tepat untuk menangkal pemberontak.

Kantor berita AFP pada Senin 1 Februari 2021 mewartakan, Min Aung memimpin militer Myanmar tahun 2011, tepat ketika generasi pemimpin militer sebelumnya sedang mentansisikan sistem parlementer, setelah hampir 50 tahun Myanmar terbelenggu kediktatoran militer.

Jenderal Min Aung Hlaing menginisiasi program ambisius berbiaya mahal, untuk melengkapi tentara dengan peralatan modern, membekalinya dengan senjata dari China, Rusia, Israel, serta negara produsen besar lainnya.

Kudeta militer sekarang diprediksi sebagai langkah Min Aung Hlaing untuk berkuasa.

Dia pernah mengisyaratkan niat terjun ke dunia politik setelah usia 65 tahun, umur ketika dia harus pensiun dari angkatan bersenjata.

"Dia tergoda mencalonkan diri sebagai warga sipil," ungkap analis Myanmar, Herve Lemahieu, dari Institut Lowy Australia.

Lemahieu memaparkan, sang jenderal mungkin berharap mendapat bantuan partai politik yang didukung militer, meski pada pemilu Myamnar tahun lalu kalah telak dari partai Aung San Suu Kyi.

"Dia mungkin sudah berhitung sekarang bahwa... tidak ada sarana pemilu yang bisa membuatnya tetap berkuasa," kata Lemahieu.

Pemilu Myanmar 2020 dimenangkan dengan telak oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), tetapi hasil itu digugat oleh pihak militer.

Sebelum pemilu dimulai, Jenderal Min Aung Hlaing sempat berjanji untuk menerima apa pun hasilnya.

Namun, tiba-tiba dia menciptakan ketegangan pekan lalu dengan berkata, konstitusi negara bisa dicabut jika krisis politik tidak bisa diselesaikan.

Lemahieu memprediksi, kini setelah sang jenderal mengambil alih kepemimpinan Myanmar, dia akan bergerak cepat menggelar pemilu baru untuk menyokong skenario politiknya.

"Saya rasa dia akan mencoba membuat negara kembali ke jalur pemilu di atas keras, di mana para pemain utama termasuk... Aung San Suu Kyi akan dilarang mencalonkan diri," imbuhnya dikutip dari AFP.

Profil Min Aung Hlaing

Min Aung Hlaing adalah seorang jenderal senior di Myanmar.

Tidak banyak sumber yang membahas tentang detail pribadi Min Aung Hlaing. Namun dia diangkat menjadi panglima tertinggi militer Myanmar atau dikenal dengan nama Tatmadaw pada 30 Maret 2011.

Menurut mantan teman sekelasnya, yang dikutip oleh Reuters, Min Aung Hlaing adalah seorang kadet biasa-biasa saja, yang diterima di Akademi Layanan Pertahanan pada usahanya yang ketiga.

Meskipun demikian, jabatannya di militer selalu dipromosikan secara teratur.

Min Aung Hlaing menghabiskan sebagian besar karir militernya untuk memerangi pemberontak di perbatasan timur Myanmar dalam konflik yang dikenal karena mendiskriminasi etnis minoritas.

Pada tahun 2009, Min Aung Hlaing mengawasi operasi militer di sepanjang perbatasan Myanmar-China untuk menggulingkan kekuasaan pemimpin regional yang kuat, Peng Jiasheng di wilayah Kokang yang berbatasan dengan China.

Ketika ia memimpin operasi militer di Kokang, terjadilah insiden yang menewaskan puluhan orang.

Insiden ini telah melanggar gencatan senjata selama 20 tahun dan mendorong 30.000 warga di wilayah ini mengungsi ke China.

Seruan Aung San Suu Kyi

Sementara itu, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tidak tinggal diam menghadapi kudeta militer di negeri itu.

Aung San Suu Kyi mengeluarkan seruan kepada rakyat Myanmar agar terus melawan kudeta militer.
Seruan tersebut disampai Suu Kyi sebelum dia ditahan militer pada Senin dini hari 1 Februari 2020.

Ketua Partai National League for Democracy (NLD) dalam unggahan di Facebook menyampaikan seruan Aung San Suu Kyi tersebut.

Pascapenahahan Aung San Suu Kyi, militer Myanmar menetapkan kondisi darurat di negara anggota ASEAN itu selama setahun.

Dalam pesannya yang dikutip AFP, Suu Kyi juga menegaskan kembali kemenangan telak NLD pada pemilu Myanmar 8 November 2020 lalu.

Menurut Suu Kyi, tindakan militer dapat membahayakan upaya negara melawan pandemi Covid-19.

Covid-19 di Myanmar mencatatkan lebih dari 140.000 kasus dan angka kematian di atas 3.000 orang.

Dalam unggahannya, wanita berusia 75 tahun itu juga menolak konstitusi tahun 2008 yang disusun militer Myanmar secara kontroversial, meski tetap mematuhinya sejak memasuki parlemen.

Konstitusi tersebut memberi militer Myanmar kewenangan untuk mengatur Kementerian Dalam Negeri, perbatasan, pertahanan utama, serta blok kursi parlemen.

Suu Kyi dan pemerintahannya berusaha keras mengubah undang-undang tersebut sejak memenangkan pemilu Myanmar 2015, tetapi hanya sedikit yang membuahkan hasil.

Kemudian selama masa jabatan sebelumnya, Aung San Suu Kyi menghindari klausul konstitusional yang membuatnya tak bisa menduduki kursi kepresidenan.

Suu Kyi lalu mengambil peran kepemimpinan de facto sebagai penasihat negara.

Kecaman Sekjen PBB 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras penahanan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Sekretaris Jenderal mengecam keras penahanan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar," kata juru bicaranya Stephane Dujarric.

"Situasi ini merupakan pukulan telak bagi reformasi demokrasi di Myanmar," lanjutnya dikutip dari AFP.

Dujarric menambahkan, pemilu Myanmar pada November tahun lalu telah memberikan partai National League for Democracy pimpinan Suu Kyi mandat kuat dari rakyat.

Pemilu itu disebutnya mencerimkan keinginan kuat rakyat Myanmar, untuk melanjutkan demokrasi yang mereka capai dengan susah payah.

Pernyataan dari Sekjen PBB juga mengecam militer Myanmar agar menghormati keinginan rakyat, dan mematuhi norma-norma demokrasi.

"Setiap perbedaan harus diselesaikan melalui dialog damai," kata pernyataan Sekjen PBB.

"Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar bagi reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental."

Dewan Keamanan PBB berencana mengadakan pertemuan pada Kamis 4 Februari 2021 di Myanmar dengan utusan khusus PBB untuk negara itu, Christine Schraner Burgener.

Namun, sesi itu bisa dimajukan menjadi awal pekan ini karena situasi yang mendesak, ungkap seorang diplomat kepada AFP tanpa menyebut identintasnya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Deretan Kontroversi Min Aung Hlaing, Jenderal di Balik Kudeta Myanmar