Bakal Usulkan Pelonggaran Jam Operasional, Jaya Negara: Kasihan Rumah Makan dan Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara berencana mengusulkan pelonggaran jam operasional tempat usaha.

Hal ini setelah ia melihat fakta di lapangan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh dengan adanya kebijakan pembatasan jam operasional sampai pukul 20.00 Wita ini.

Ia berencana akan mengusulkan hal ini kepada Gubernur Bali, sehingga minimal ada pelonggaran hingga pukul 21.00 Wita.

“Yang jelas saya belum mengusulkan, tapi akan saya usulkan minimal jam 9 terpenuhi,” kata Jaya Negara, Kamis 4 Februari 2021.

Jaya Negara mengaku dirinya melihat fakta di lapangan banyak masyarakat yang bekerja hingga malam.

Sehingga jika mereka pulang malam, akan kesulitan mencari makanan.

Pembatasan jam operasional ini juga berdampak bagi rumah makan maupun warung.

Padahal menurutnya, mereka sudah dibatasi untuk makan di lokasi hanya 25 persen.

Ditambah dengan adanya pembatasan jam operasional ini, sangat memberatkan rumah makan maupun pelaku usaha.

• Jerit Sunyi Pelaku Usaha di Denpasar: Dulu Jual 40 Bungkus Kini Hanya 5 Bungkus, PPKM Diperpanjang?

“Yang jelas tanggal 8 buat laporan perkembangannya seperti apa. Dan di Denpasar ada keluhan dan keluhannya memang masuk akal. Ke rumah makan sudah dibatasi 25 persen, kemudian jam 8 harus tutup. Sedangkan orang di Denpasar orang pulang kerja jam 6 jam 7, kalau sampai makan di rumah makan 25 persen, kan kasihan juga,” katanya.

Jaya Negara menambahkan, walaupun jam operasional diperlonggar misalnya sampai pukul 21.00 Wita, itu tidak akan jadi masalah jika protokol kesehatan sudah diterapkan.

“Bagi kami sampai jam 9 malam, yang penting di dalamnya terapkan protokol itu tidak ada masalah sebenarnya,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan PPKM ini akan bisa maksimal jika didukung oleh peran serta semua pihak termasuk masyarakat yang taat dengan protokol kesehatan.

Ia pun menambahkan, pelaksanaan PPKM di Denpasar ini mengikuti instruksi dari Mendagri.

Untuk di Denpasar pihaknya telah membentuk satgas hingga tingkat banjar/dusun.

Dimana dalam pelaksanaannya melibatkan hingga 4.300 petugas termasuk pecalang.

“Mereka juga buat laporan apa tugasnya, mulai dari penyemprotan desinfektan, sidak prokes, sampai membagi sembako untuk mereka yang melakukan isolasi,” katanya.

8 Ribu Nakes Sudah Divaksin
Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan di Kota Denpasar masih terus berlanjut.

Sampai saat ini sudah 8.000 tenaga kesehatan yang menjalani vaksinasi Covid-19.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara saat melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Graha Sewaka Dharma (GSD) Lumintang, Kamis 4 Februari 2021.

Untuk jumlah nakes di Denpasar yang wajib vaksin yakni sebanyak 13.135 orang.

Sehingga pelaksanaan vaksinasi ini sudah mencapai 67 persen.

“Untuk nakes yang sudah divaksin hampir 8.000, sudah 67 persen. Kami memang belum bisa banyak mengejar persentase karena jumlah nakes di Denpasar banyak,” kata Jaya Negara.

• Capai 67 Persen, 8.000 Nakes di Denpasar Sudah Divaksin Covid-19

• Kasus Sembuh Positif Covid-19 di Denpasar Bertambah 76 Orang, Positif 48 Orang & 2 Pasien Meninggal

Ia menambahkan, ada beberapa kendala dalam proses vaksinasi ini di lapangan.

Misalnya ada nakes yang saat jadwal vaksin mengalami kendala seperti tensi tinggi sehingga belum bisa divaksin.

“Ada yang sudah datang, tapi ada kendala teknis, tensi naik sehingga tidak bisa. Seperti tadi ada 7 orang yang datang, dua orang gugur,” katanya.

Pihaknya berharap dengan pelaksanaan vaksinasi masal selama dua hari ini akan meningkatkan jumlah nakes yang divaksin sampai 10.000 nakes.

“Setiap hari minimal dapat 1.000 nakes, karena secara online hari ini sudah 800 dan tanpa online juga bisa kami layani. Sampai besok minimal 2.000 nakes, sehingga totalnya bisa dapat 10 ribuan nakes,” katanya.

Selanjutnya, jika ada izin dari provinsi Bali, pihaknya akan memperpanjang pelaksanaan vaksinasi masal.

Setelah pelaksanaan vaksinasi untuk nakes tuntas, akan dilanjutkan untuk PNS dan anggota TNI Polri.

“Kalau itu sudah selesai baru ke masyarakat,” katanya. (*)