Jenderal Min Aung Tunjuk Para Tokoh Ini Sebagai Menteri, Suu Kyi Ditahan Sampai Akhir Bulan

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW – Panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (64) kini merupakan pemimpin tertinggi di Myanmar pascakudeta militer 1 Februari 2021.

Min Aung yang tinggal setahun pensiun dari militer berperan sebagai Chairman Dewan Administrasi Negara Myanmar. Kekuasaannya sangat besar.

Jenderal Min Aung mendapat mandat atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menandai kembalinya militer ke tampuk kekuasaan setelah 10 tahun demokrasi berjalan di negeri yang dulu bernama Burma itu.

• Aung San Suu Kyi Dituntut Militer Myanmar atas Kepemilikan Walkie Talkie

• Protes Kudeta Militer, Dokter dan Petugas Medis di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja

• Lagu Ampun Bang Jago Viral Diunggah West Ham di Liga Inggris hingga di Tengah Kudeta Myanmar

Pada hari Senin dini hari 1 Februari 2021, militer menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh lainnya.

Setelah penahahan Suu Kyi, militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.

Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing telah mencopot jabatan sejumlah menteri. Dia kemudian menunjuk beberapa perwira tinggi militer mengisi jabatan-jabatan penting pemerintah Myanmar.

Dilansir dari The Guardian, berikut sejumlah tokoh yang ditunjuk mengisi jabatan-jabatan penting di Myanmar setelah militer mengkudeta pemerintahan sipil.

Menteri Dalam Negeri: Letjen Soe Htut

Letnan Jenderal (Letjen) Soe Htut (60) adalah seorang perwira karir dan kepala intelijen militer Myanmar.

Dia dipercaya mengepalai Kementerian Dalam Negeri Myanmar pada Maret 2020. Posisi ini masih dipercayakan kepada Soe Htut setelah militer melakukan kudeta pada Senin 1 Februari 2021.

Kementerian ini mengawasi polisi, penjara, dan intelijen. Di bawah pemerintahan sipil Myanmar, Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu dari tiga kementerian yang dikendalikan oleh militer, sesuai dengan konstitusi negara.

Menurut Human Rights Watch, Soe Htut sebelumnya masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa untuk pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan perannya memimpin komando selatan.

Menteri Pertahanan: Jenderal Mya Tun Oo

Jenderal Mya Htun Oo (59) bergabung dengan akademi pertahanan Myanmar pada tahun 1980.

Setelah lulus dari akademi, karirenya di angkatan bersenjata Myanmar melesat. Bahkan, dia sempat menjadi kepala staf angkatan darat, laut, dan udara tahun 2016.

Sebelum militer melakukan kudeta, dia dianggap sebagai salah satu kandidat menggantikan Min Aung Hlaing yang telah mencapai usia pensiun tahun ini.

Dia lima tahun lebih muda dari Jenderal Min Aung Hlaing.

Menurut Human Rights Watch, Mya Tun Oo memegang peran penting selama kampanye melawan Rohingya pada 2017.

Menteri Luar Negeri: U Wunna Maung Lwin

Setelah kudeta, militer menunjuk U Wunna Maung Lwin (68) sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar.

U Wunna Maung Lwin memiliki sejarah panjang dengan militer, mengabdi selama hampir tiga dekade sebelum pensiun dengan pangkat terakhir sebagai kolonel.

Dia juga pernah menjabat sebagai perwakilan PBB pada 2007 hingga 2011 dan sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar sejak 2011 hingga 2016.

Ayahnya, Letkol Maung Lwin, menjadi Menteri Luar Negeri sejak 1969 hingga 1970.

Menteri Perencanaan, Keuangan, Perindustrian: U Win Shein

U Win Shein sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada 2011-2012.

Pada tahun 2013-2014 dia adalah ketua Komisi Investasi Myanmar.

Keluarganya memiliki sejarah panjang dalam memerintah Myanmar. Ayahnya, San Shein, adalah anggota komite eksekutif pusat partai Program Sosialis Burma.

Mendakwa Aung San Suu Kyi

Sementara itu, polisi mendakwa secara resmi pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya, yang dijadikan alasan untuk menahannya setidaknya selama setengah bulan atau sampai akhir Februari 2021.

Tuduhan dilayangkan polisi pada Rabu 3 Februari 2021 karena kepemilikan walkie-talkie yang seperti yang dilansir dari Associated Press (AP) pada hari yang sama.

Hal itu terungkap dua hari setelah Suu Kyi ditempatkan di bawah tahanan rumah, yang seperti sebagai upaya untuk memanfaatkan hukum untuk penahanannya.

Para jenderal militer sebelumnya telah menahan Suu Kyi dan aliansinya selama bertahun-tahun.

Sebelum kudeta militer Myanmar menuduh pemerintah Suu Kyi tidak menyelidiki tuduhan penipuan pemilih dalam pemilihan umum 8 November 2021.

Partai Suu Kyi menyapu bersih suara itu, dan partai yang didukung militer memperoleh hasil buruk.

Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi ( NLD), Kyi Toe membenarkan dakwaan terhadap Suu Kyi yang membawa hukuman maksimal 3 tahun penjara.

Dia juga mengatakan presiden terguling negara itu, Win Myint, dituduh melanggar undang-undang penanggulangan bencana alam.

Lembar tagihan yang bocor tertanggal 1 Februari menunjukkan bahwa mereka dapat ditahan hingga 15 Februari 2021.

"Jelas bahwa militer akan mencari beberapa kasus hukum terhadap para pemimpin NLD dan terutama Aung San Suu Kyi untuk benar-benar melegitimasi apa yang mereka coba lakukan," kata Larry Jagan, analis independen Urusan Myanmar.

“Dan itu benar-benar perebutan kekuasaan,” ujarnya.

Polisi dan pejabat pengadilan di ibu kota Naypyitaw belum dapat memberikan tanggapan terkait kabar berita ini.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Ini Daftar Tokoh yang Dijadikan Menteri Setelah Kudeta Myanmar