Rakyat Myanmar Makin Menderita, Militer Blokir Facebook, Instagram dan Twitter

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW - Rakyat Myanmar semakin menderita di bawah kendali pemerintahan militer di negeri itu.

Setelah memblokir Facebook, pemerintahan militer Myanmar pada hari Jumat 5 Februari 2021 memblokir akses masyarakat ke Twitter dan Instagram.

Ini merupakan langkah terbaru militer Myanmar untuk membungkam masyarakat. Facebook sudah lebih dahulu diblokir pada Rabu 3 Februari 2021.

Militer memblokir Twitter setelah pada Kamis 4 Februari 2021 warga Myanmar menyebarkan jutaan tagar dan ciutan melawan kudeta militer.

• Facebook dan WhatsApp Diblokir Militer Myanmar, Penangkapan Tokoh Politik Masih Berlangsung

• Kecam Kudeta Militer Myanmar, Presiden AS Joe Biden Ancam dan Siap Beri Sanksi Tegas Ini

• Protes Kudeta Militer, Dokter dan Petugas Medis di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja

Yang menjadi trending topik kala itu yakni tagar seperti #WeNeedDemocracy dan #FreedomForFear yang diambil dari kutipan terkenal Aung San Suu Kyi.

Di sisi lain, gerakan pembangkangan sipil di Myanmar juga meningkat pesat secara online.

Gerakan itu mengajak publik untuk menyuarakan perlawanan setiap malam dengan membunyikan teko atau alat-alat lainnya guna menunjukkan kemarahan.

Pada pukul 10.00 waktu setempat hari Jumat akses Twitter mulai dibatasi, dan beberapa orang mengatakan tak bisa diakses bahkan dengan VPN.

Telenor, penyedia layanan telekomunikasi utama di Myanmar, mengonfirmasi bahwa pihak berwenang memerintahkan pemblokiran Twitter dan Instagram pada Jumat 5 Februari 2021 sampai pemberitahuan lebih lanjut.

"Telenor Myanmar menentang keperluan dari arahan tersebut... dan menyoroti kontradiksi arahan itu dengan hukum HAM internasional," kata perusahaan tersebut seperti dikutip dari AFP.

Grup yang berbasis di Norwegia itu menambahkan, mereka sangat prihatin dan menekankan bahwa akses ke layanan komunikasi harus senantiasa dibuka.

Menurut dokumen kementerian yang dilihat oleh AFP tetapi belum diverifikasi, ada keterangan Twitter dan Instagram digunakan untuk memancing kesalahpahaman di antara publik.

NetBlocks yang memantau pemadaman internet di seluruh dunia, mengonfirmasi produk Facebook lainnya seperti WhatsApp juga mengalami gangguan.

Pada hari yang sama sekitar 200 guru dan pelajar melakukan demo di sebuah universitas Myanmar. Mereka mengacungkan salam 3 jari seperti massa di demo Thailand.

"Kami harus melawan kediktatoran ini," kata dosen Win Win Maw kepada AFP.

"Kalau semua PNS ikut gerakan ini, tidak mudah menjalankan sistem pemerintahan," tambahnya.

Blokir Demi Menjaga Stabilitas

Sebelumnya para pejabat militer Myanmar mengatakan pemblokiran media sosial yang digunakan banyak orang di Myanmar untuk memberi informasi online itu demi menjaga stabilitas.

Facebook sejauh ini telah menjadi sarana titik temu bagi para penentang kudeta di negara yang dulu bernama Burma tersebut.

Pembangkangan sipil lebih lanjut tampak pada penolakan anggota parlemen untuk meninggalkan kompleks mereka di ibu kota.

Kudeta, yang dipimpin panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing, memasang junta beranggotakan 11 orang, mengakhiri periode singkat pemerintahan mayoritas sipil.

Militer mengatakan pemilihan umum pada November 2020 adalah penipuan, meskipun komisi pemilihan negara mengatakan tidak ada bukti untuk mendukung klaim tersebut.

Pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi, bersama dengan Presiden Win Myint, ditahan 1 Februari 2021 dan pada Rabu 3 Februari 2021, polisi mengajukan tuntutan terhadap mereka.

Tuduhan terhadapnya termasuk kepemilikan perangkat komunikasi yang melanggar hukum, walkie-talkie yang digunakan oleh staf keamanannya.

Presiden Myint dituduh melanggar aturan saat pandemi Covid-19 dengan berkampanye untuk pemilihan November lalu, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi.

Sebelum kudeta militer Myanmar menuduh pemerintah Suu Kyi tidak menyelidiki tuduhan penipuan pemilih dalam pemilihan umum 8 November 2021.

Partai Suu Kyi menyapu bersih suara itu, dan partai yang didukung militer memperoleh hasil buruk.

Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi ( NLD), Kyi Toe membenarkan dakwaan terhadap Suu Kyi yang membawa hukuman maksimal 3 tahun penjara.

Dia juga mengatakan presiden terguling negara itu, Win Myint, dituduh melanggar undang-undang penanggulangan bencana alam.

Lembar tagihan yang bocor tertanggal 1 Februari menunjukkan bahwa mereka dapat ditahan hingga 15 Februari 2021.

"Jelas bahwa militer akan mencari beberapa kasus hukum terhadap para pemimpin NLD dan terutama Aung San Suu Kyi untuk benar-benar melegitimasi apa yang mereka coba lakukan," kata Larry Jagan, ]analis independen dari Urusan Myanmar.

“Dan itu benar-benar perebutan kekuasaan,” imbuhnya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Kudeta Myanmar, Militer Blokir Instagram dan Twitter Setelah Facebook