Kecam Kudeta Militer Myanmar, Presiden AS Joe Biden Ancam dan Siap Beri Sanksi Tegas Ini

TRIBUN-BALI.COM, WASHINGTON – Peristiwa kudeta militer Myanmar akhirnya direspon oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Pada Kamis 4 Februari 2021 kemarin, Joe Biden meminta pejabat militer Myanmar mengembalikan kekuasaan kepada pejabat yang dipilih melalui cara demokratis yakni dari hasil pemilihan umum 2020 lalu.

Pernyataan tegas Joe Biden ini disampaikan setelah pihak militer Myanmar secara sepihak merebut dan menuduh pejabat sipil di negara tersebut bertindak curang di pemilu.

"Tidak ada keraguan, dalam demokrasi, kekuatan seharusnya tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel," kata Biden dalam pidato kebijakan luar negeri besar perdananya.

• Aung San Suu Kyi Dituntut Militer Myanmar atas Kepemilikan Walkie Talkie

Ia pun meminta secara tegas agar militer Myanmar melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pejabat pemerintahan.

"Militer Burma (Myanmar) harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para pendukung, aktivis dan pejabat yang mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan," tegas Biden.

Jika pejabat militer Myanmar menolak melakukan hal itu, Biden memperingatkan bahwa AS akan memberikan konsekuensi pada mereka yang bertanggung jawab dalam aksi menentang hasil pemilihan demokratis di negara tersebut.

Selain itu, Biden mengindikasikan bahwa ia telah melakukan kontak 'dekat' dengan sekutu AS, termasuk Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell untuk membahas kudeta yang terjadi pada Senin lalu.

• Protes Kudeta Militer, Dokter dan Petugas Medis di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja

Dikutip dari laman Sputnik News, Jumat (5/2/2021), pernyataan Biden yang baru saja dilantik itu muncul dua hari setelah Departemen Luar Negeri (Deplu) AS secara resmi mengakui bahwa penahanan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang dilakukan militer negara itu merupakan sebuah kudeta.

Aksi tersebut mendorong AS untuk membatasi bantuannya kepada pemerintah Myanmar.

Kendati demikian, bantuan kemanusiaan dan program untuk mendukung masyarakat sipil akan terus dilanjutkan.

Kudeta yang terjadi pada Senin dini hari berlangsung sehari sebelum parlemen negara itu dijadwalkan mengambil sumpah anggota yang dipilih dalam pemilu 2020.

Dalam pemilu tersebut, kandidat dari partai penguasa Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi mengalahkan partai yang didukung militer.

Menyuarakan sentimen yang sempat terjadi pada pemilihan di AS, militer Myanmar langsung mengklaim bahwa ada kecurangan yang meluas pada daftar pemilih Myanmar.

• Peristiwa Kudeta Militer Myanmar, Begini Kesaksian Warga Terkait Situasi Negaranya Terkini

Namun, tuduhan itu kemudian ditolak setelah pejabat pemilu memutuskan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.