Menkes Minta Presiden Jokowi Tidak Panik Terkait Testing dan Tracing Covid-19

Menkes Minta Presiden Jokowi Tidak Panik Terkait Testing dan Tracing Covid-19

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak panik jika kasus Covid-19 bakal naik ke depannya.

Budi mengatakan kenaikan kasus itu dikarenakan pemerintah akan menggenjot pelaksanaan 3T (Testing,Tracing, Treatment) dalam lingkup regional maupun nasional seperti yang dilakukan India.

"Saya juga sudah ingatkan ke Bapak Presiden, ini terjadi di India, ini strategi di India yang akan terjadi nanti jumlah kasus akan naik karena akan lebih banyak yang terlihat. Saya bilang ke Presiden, saya juga ingin meng-update di forum terhormat ini, bapak ibu tak usah panik," ujar Budi, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 9 Februari 2021.

"Lebih banyak lihat riilnya seperti apa, sehingga strategi kita benar, daripada kita melihat seakan-akan hanya sedikit kita senang. Padahal kenyataannya jauh lebih banyak, sehingga langkah kita salah," tambahnya.

Budi meminta Komisi IX DPR RI membantu pihaknya meredam kepanikan publik apabila kasus Covid-19 mengalami kenaikan nantinya.

"Kalau ternyata naik, tolong dibantu meredam kepanikan karena ini cara kita agar bisa mengidentifikasi secara benar orang terkena ada di mana," jelasnya.

Testing melalui swab antigen, kata Budi, dan tracing kasus Covid-19 kepada orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 bakal digencarkan.

"Begitu ada kontak erat kita kasih target mereka (tracer) bisa nggak 15-30 orang dalam 2 minggu sebelumnya dia teridentifikasi dalam 72 jam di-trace. Begitu sudah dapat orang-orang ini harus segera dites. Tesnya harus dengan tes antigen supaya cepat. Itu akan kita distribusikan ke puskesmas. Kalau dia positif oleh swab antigen langsung masuk kasus positif," kata dia.

• Standar WHO 700, Pemprov Bali Swab Tracing Kontak Sebanyak 1.600 Orang Per Hari

• Satgas Minta Tes Swab Corona Dihemat, IDI Sebut Tak Boleh jika untuk Contact Tracing

Budi menegaskan testing dengan swab antigen dipilih karena dianggap lebih cepat mendeteksi laju penularan covid-19.

"Swab antigen ini bagusnya cepat dan bisa langsung di titiknya, karena kita butuh kecepatan di sini mengejar agar bisa kurangi laju penularannya. Kalau dia positif oleh swab antigen kontak erat ini langsung masuk kasus positif," ujar Menkes.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini juga menyebut membutuhkan 80 ribu tracer guna melakukan tracing kepada penduduk yang berkontak erat dengan pasien positif Covid-19.

Saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 5 ribu tracer. Jumlah tersebut juga dari ketentuan WHO yang mengharuskan ada 30 tracer per 100 ribu penduduk.

Budi pun mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan TNI-Polri untuk melibatkan Babinsa dan Babinkamtibnas sebagai tracer. 

"Sekarang (kita) masih punya 5 ribuan plus rekrut. Karena mesti cepat kita cari cara paling cepat rekrut orang-orang yang kenal daerahnya dan bisa cepat disiplin dia jalan," ujar Budi.

"Oleh karena itu terima kasih tadi ada masukan salah satu dari bapak anggota Dewan, kita kontak dengan Babinsa dan Babinkamtibmas, karena masing-masing mereka punya sekitar 60 ribu sampai 80 ribu anggota hampir di seluruh desa," imbuhnya.

Budi mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Selasa 9 Februari 2021 pagi.

• Pangdam IX/Udayana Jelaskan 3 Strategi Utama Optimalisasi Program Testing & Tracing Covid-19 di Bali

• Jumlah Kasus Positif Covid-19 Melonjak Karena Pemprov Bali Aktif Mencari dengan Contact Tracing

Berdasarkan hasil rapat, seluruh Babinsa dan Babinkamtibnas bakal dilatih mengenai penanganan tracing guna membantu proses testing di lapangan.

"Tadi pagi jam 08.00 ada rapat gabungan dengan Panglima TNI mulai besok akan dilatih puskesmas, puskesmas tetap komando surveilans dan ada petugas, untuk berkoordinasi dengan babinsa dan babinkamtibmas diajari tracing," kata dia.

"Mereka diajari bagaimana melakukan tracing, begitu ada kontak erat kita kasih target mereka bisa nggak 15-30 orang dalam 2 minggu sebelumnya di terindentifikasi dalam 72 jam di-trace. Begitu sudah dapat orang-orang ini harus segera dites, tesnya harus dengan tes antigen supaya cepat, itu akan kita distribusikan ke puskesmas," tandas Budi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang akan menggenjot pelaksanaan testing dan tracing Covid-19. 

Meski hal itu akan berdampak pada peningkatan angka kasus aktif Covid-19, Charles meminta agar masyarakat tidak panik.

"Peningkatan kasus aktif ini hendaknya tidak membuat masyarakat panik. Karena justru dengan testing dan tracing yang jauh lebih masif, kondisi rill penyebaran Covid-19 di masyarakat bisa tergambar dengan jelas, sehingga pemerintah bisa menyusun strategi penanggulangan yang benar," ujar Charles.

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan bahwa patut diakui angka kasus Covid-19 yang tercatat selama ini berdasarkan tes PCR, bukanlah angka riil.

Artinya, kata dia, realita jumlah angka positif di lapangan bisa jauh lebih tinggi.

Hal ini terbukti dengan Positivity Rate yang tergolong tinggi sekali, bahkan sempat mencapai 30% lebih pada Januari lalu, atau 6 kali lipat dari standar WHO sebesar 5%.

"Angka tidak riil ini yang juga membuat pemetaan di lapangan menjadi tidak akurat, sehingga kebijakan penanganan menjadi kurang efektif," jelas Charles.

"Keberanian Menkes belum lama ini yang mengakui testing selama ini salah secara epidemologi, juga patut diapresiasi. Oleh karenanya, langkah perbaikan Menkes yang akan menggenjot testing dengan metode swab antigen terhadap 15-30 orang kontak erat per kasus aktif dalam waktu 72 jam, harus didukung," imbuhnya.

Menurutnya, langkah yang diambil Menkes sudah membuahkan hasil baik di India yang berpenduduk 1,4 miliar.

Pada September 2020, dengan metode tersebut, India memiliki kasus baru 100.000 per hari.

Namun empat bulan kemudian terjun bebas ke 9.000-an atau terendah dalam 8 bulan terakhir.

"Kami berharap dengan metode testing dan tracing baru, yang berjalan simultan dengan program vaksinasi, bisa meredam penyebaran Covid-19. Tidak boleh ada euforia ataupun kelonggaran protokol kesehatan sebelum Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia," pungkas Charles.

Terpisah, sebanyak 29.736 personel TNI dari unsur Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpotdirga dikerahkan untuk mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di tujuh provinsi di Jawa-Bali.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Hadi menyampaikan apel tersebut menjadi bukti komitmen TNI mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Jawa-Bali.

“Untuk itu, TNI akan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali melaksanakan PPKM Skala Mikro,” kata Hadi.

Sebelum diterjunkan di wilayah kerjanya masing-masing, para Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpotdirga tersebut akan diberi pelatihan menjadi tracer (pelacak) Covid-19.

Selain itu mereka akan bertugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan.

Hadi juga menyampaikan Babinsa yang merupakan ujung tombak TNI di tengah masyarakat dapat menjadi agen pencegahan, pendeteksian dan penanggulangan terhadap Covid-19 di Desa.

“Sebanyak 475 personel TNI yang hari ini dilatih akan menjadi pelatih bagi lebih dari 27.000 Babinsa lainnya yang ada di Jawa dan Bali yang akan melaksanakan PPKM Skala Mikro,” kata Hadi.

Hadi menyampaikan peserta apel gelar kesiapan meliputi 500 Babinsa, 30 Babinpotmar, 30 Babinpotdirga dan 25 Vaksinator TNI serta 475 Tenaga Kesehatan dan prajurit TNI yang akan bertugas sebagai Tracer Covid-19.

“Hal ini akan menjadi kesiapan TNI untuk melaksanakan instruksi Presiden dalam implementasi kebijakan PPKM Skala Mikro di Jawa dan Bali,” kata Hadi.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, serta para Pejabat Utama Mabes TNI dan Angkatan.

TNI juga akan melatih sebanyak 10 ribu personelnya untuk menjadi vaksinator terverifikasi dalam rangka mendukung program vaksinasi covid-19 nasional yang dicanangkan pemerintah.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan pelatihan tersebut akan dilakukan setelah TNI menggelar pelatihan bagi pelatih (Training of Trainer) tenaga tracer (pelacak) covid-19 di lingkungan TNI.

Hadi menjelaskan saat ini TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi.

“Setelah program TOT Tenaga Tracer ini selesai, TNI akan segera melaksanakan pelatihan TOT bagi 10 ribu Vaksinator yang akan disebar di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksinator Covid-19,” kata Hadi.

Selain itu, kata Hadi, TNI juga telah menyiapkan perangkat coolbox yang telah didistribusikan di tujuh provinsi yang menjadi titik utama PPKM Skala mikro dan vaksinasi.

"TNI juga telah menyiapkan perangkat rantai dingin berupa coolbox yang telah didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) TNI, di tujuh provinsi yang menjadi titik berat PPKM Skala Mikro dan vaksinasi,” kata Hadi.

Hadi berharap dengan kesiapan Sumber Daya Manusia dan fasilitas kesehatan tersebut, TNI dapat mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Hadi juga berharap hal tersebut dapat mempercepat penyelesaian pelaksanaan vaksinasi tahap kedua.

“Semoga upaya ini menjadi bagian dari kontribusi nyata bersama seluruh komponen bangsa baik TNI, Polri, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, serta masyarakat luas dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia,” kata Hadi. (TribunNetwork/dit/gta/wly)