Breaking News:

Berita Badung

Lalai Terapkan Prokes hingga Tercipta Kerumunan, Satpol PP Badung Panggil Tiga Pengusaha

Tiga pelaku usaha di Kabupaten Badung dipanggil oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Istimewa Satpol PP Badung
Kasatpol PP Badung IGAK Suryanegara saat memanggil pihak manajemen usaha sejenis beach club yang lalai melaksanan prokes Senin 15 Februari 2021 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA -  Tiga pelaku usaha di Kabupaten Badung dipanggil oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Pemanggilan dilakukan lantaran lalai menerapkan protokol kesehatan (Prokes) di tengah pandemi covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. 

Kelalaian pelaksanaan prokes itu pun juga menjadi sorotan media sosial, lantaran terlihat banyak wisatawan yang  tidak menggunakan masker.

Tidak hanya itu, beberapa wisatawan juga terlihat melaksanakan party di salah satu beach club saat hari valentine kemarin Minggu 14 Februari 2021

Baca juga: Tetap Pantau Pelaksanaan Prokes, Satpol PP Badung Tekankan Setiap Kegiatan Maksimal 50 Orang

Menurut informasi yang didapat, perusahaan yang dipanggil itu ada di tiga kecamatan  Badung.

Adapun 3 usaha terkait sejenis beach club yang terletak di wilayah Pecatu kecamatan Kuta Selatan, Batubelig kecamatan Kuta Utara dan Seminyak kecamatan Kuta.

Kasatpol PP Badung IGAK Suryanegara saat dikonfirmasi Senin 15 Februari 2021 mengakui telah melakukan pemanggilan terhadap 3 usaha yang lalai menerapkan prokes.

Sayangnya dari 3 usaha dipanggil, baru 2 yang usaha yang datang yaitu usaha yang terletak di wilayah Pecatu dan Batu Belig Kuta Utara.

Sedangkan satu usaha yang di Seminyak belum memenuhi panggilan yang dilayangkan.

 "Saat diperiksa, manajemen kedua usaha tersebut mengakui kesalahan mereka," ujarnya

Kedua manajemen itu pun  diarahkan untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sedangkan satu usaha yang tidak datang akan kembali dipanggil untuk diminta keterangan.

"Pemanggilan sendiri kita laksanakan hari ini. Dari 3 Usaha yang dipanggil,  yang datang baru 2 usaha.

Nanti satu usaha lagi kita akan panggil kembali untuk diminta keterangan,"terangnya

Baca juga: Satpol PP Badung Bali Masih Temukan Warung Buka Melebihi Jam 8 Malam

Dari hasil pemeriksaan kedua usaha tersebut yang bersangkutan mengakui memang lalai menjaga implementasi prokes dengan ketat dan memicu adanya kerumunan.

Manajemen usaha pun mengaku sudah menerapkan protokol kesehatan cegah penyebaran Covid-19.

Mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, pemasangan tanda untuk jaga jarak, hingga penegasan wajib masker bagi setiap pengunjung.

 Bahkan salah satu di antaranya diketahui sudah mengantongi sertifikat CHSE.

"Meski mengaku sudah menerapkan prokes, Namun kenyataanya di lapangan, kerumunan masih saja terjadi saat itu.

Selain itu operasional usaha terkait saat itu diakui tidak melebihi ketentuan yang diterapkan pemerintah daerah," jelasnya

"Mungkin itu diakibatkan oleh kurang disiplinnya para pengunjung. Saat masuk disiplin, tapi begitu di dalam sepertinya kedisiplinan itu langsung memudar,"imbuhnya

Atas dasar itu, Birokrat asal Denpasar itu pun  meminta kedua usaha itu untuk menandatangani surat pernyataan bahwa usaha itu tidak akan kembali mengulangi perbuatannya.

Jika kejadian serupa diketahui kembali terulang lagi kedepannya, maka pengusaha bersedia untuk dilakukan tindak tegas oleh petugas.

"Tindakan tegas yang dimaksud yaitu ditutup operasionalnya selama seminggu dan dikenakan denda administrasi senilai Rp 1 Juta rupiah sesuai aturan yang diberlakukan," jelasnya.

Baca juga: Wakapolres Badung Sidak Kebersihan Ruangan dan Halaman di Mapolres Badung

Selain pemanggilan dari Satpol PP, kedua usaha tersebut diketahui juga telah dipanggil oleh aparat kepolisian terutama pihak Polda Bali.

Diakui, perilaku kurang disiplin dalam menerapkan prokes kecenderungan memang didominasi oleh orang asing yang masih berada di Bali.

"Tapi tetap usaha itu kami panggil. Untuk ketegasan pelaksanaan prokes yang dilakukan, jika kembali terulang maka akan dilaksanakan tutup oprasional selama 7 hari dan dikenakan denda," tungkasnya. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved