Breaking News:

Berita Karangasem

Dua Tersangka Kasus Pungutan Retribusi ODTW di Karangasem Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem melimpahkan 2 tersangka kasus pungutan retribusi di objek daya tarik wisata (ODTW) di Karangasem.

Tribun Bali/Saiful Rohim
Kasi Pidsus (Kanan) Kejari Karangasem, M Matulessy didampingi Kasi Intel (Kiri) saat memberi keterangan. 

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem melimpahkan 2 tersangka kasus pungutan retribusi di objek daya tarik wisata (ODTW) di Karangasem. Yakni IND yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan IWT pensiunan PNS Kabupaten Karangasem.

Tersangka IWT adalah mantan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK -  SKPD) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem periode 2011-2016.

Sedangkan  tersangka IND merupakan bendahara penerimaan periode pungutan retribusi 2011 - 2016 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem

Kedua tersangka serta barang bukti diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin 22 Februari 2021 siang.

Baca juga: Bidik Dana Pengadaan Masker, Kejari Karangasem Dalami Dugaan Penyimpangan

Dokumen serta berkas kedua tersangka  segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar agar proses persidangan segera dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Kedua tersangka berserta barang bukti diserahkan ke JPU, Senin (22/2/2021). Saat dilakukan pemeriksaan keduanya didampingi oleh pihak kuasa hukum,"kata Kajari Karangasem melalui Kasi Pidsus, M Matulessy didampingi Kasi Intel Kejari Karangasem.

Saat proses penyerahan, dari penyidik Kejaksaan ke JPU, kedua tersangka didampingi kuasa hukum.

Saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan mengunakan protokol kesehatan COVID 19 yang telah ditetapkan.

Keduanya  dijerat dengan pasal tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi.

Kedua tersangka dijerat dengan Primair (utama) Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo Pasal  18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman
123
Penulis: Saiful Rohim
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved