Buntut Dugaan Mark-up Dana Hibah Pariwisata, Ombudsman Evaluasi Predikat Kepatuhan Pemkab Buleleng

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab menyayangkan atas terjadinya kasus dugaan mark-up program Explore Buleleng dan Bimtek CHSE yang dilakukan delapan pejabat Dinas Pariwisata Buleleng.

Bahkan dengan adanya kasus ini, Umar mengaku akan segera mengevaluasi predikat Kepatuhan Tinggi yang sempat diberikan kepada Pemkab Buleleng pada 2018 lalu.

Ditemui di Buleleng pada Jumat 26 Februari 2021, Umar mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya memberikan pelayanan terbaik untuk publik.

Namun dengan adanya dugaan kasus ini, Umar pun mengaku akan segera berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk mengevaluasi predikat Kepatuhan Tinggi yang sempat diberikan pihaknya pada 2018 lalu.

Baca juga: UPDATE: Anggota DPR RI dari Bali Minta Kasus Mark Up Dispar Buleleng Diusut Tuntas

"Kami sangat prihatin, karena Buleleng beberapa tahun lalu mendapatkan zona hijau dari Ombudsman dengan predikat kepatuhan tinggi.

Sekarang dengan adanya kasus ini, kami akan evaluasi zona kepatuhannya, apakah akan dicabut sementara atau bagaimana.

Ini akan kami koordinasikan dulu dengan pusat," ucapnya.

Selain itu, Umar juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kejari Buleleng untuk mengetahui tindakan apa saja yang sudah dicapai untuk mengungkap dugaan mark-up tersebut.

"Dalam waktu dekat saya akan ke Kejari Buleleng. Kami di internal juga sudah melakukan pengumpulan data atas dugaan kasus ini," singkatnya.

Sementara Humas sekaligus Kasi Intel Kejari Buleleng AA Jayalantara mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan berkas perkara, untuk kemudian dilimpahkan ke JPU.