Gianyar Kehilangan Rp 85 Miliar dari Pendapatan PHR dan Pajak Hiburan

TRIBUN-BALI.CO, GIANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar cemas mereka hanya mampu membayar gaji pegawai hingga September 2021.

Pasalnya, Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Hiburan yang menjadi ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar terjun bebas dampak pandemi Covid-19. Saat ini pemerintah tengah mencari solusi untuk keluar dari keterpurukan ini.

Data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar yang diterima Tribun Bali, Senin 1 Maret 2021, penurunan tersebut sebagai berikut; Januari-Februari 2020 pendapatan Gianyar dari pajak hotel Rp 51 miliar lebih. Sementara pada Januari-Februari 2021 hanya Rp 4 miliar lebih.

Baca juga: PHR dan Pajak Hiburan Terjun Bebas, Kepala BPKAD Gianyar: Kita Optimalkan Sumber Pendapatan Lain

Baca juga: Beberapa Kepala Desa di Gianyar Tunda Pembangunan Demi Tangani Covid-19

Pajak restoran per Januari-Februari 2020 Rp 30 miliar, sementara pada Januari-Februari 2021 hanya Rp 5,8 miliar lebih.

Sementara pendapatan dari sektor pajak hiburan, pada Januari-Februari 2020, Gianyar mendapatkan pemasukan Rp 13 milir lebih, namun pada Januari-Februari 2021 turun jauh ke angka Rp 670 juta lebih.

Dengan demikian, total penurunan PAD Gianyar dari PHR dan Hiburan sekitar Rp 85 miliar lebih. Rinciannya, pada Januari-Februari 2020 PAD Gianyar dari sektor ini Rp 95 miliar lebih. Sementara di tahun ini hanya Rp 10 miliar lebih.

Kepala BPKAD Gianyar, Ngakan Ketut Jati Ambarsika mengatakan, dengan kondisi seperti ini, tentu pihaknya akan mencari terobosan dalam memperbaiki kondisi ini. Sebab banyak belanja wajib yang harus dipenuhi.

"Selalu cari terobosan baru sesuai kondisi, karena pemerintahan ini nggak boleh berhenti, karena banyak belanja wajib yang harus kita penuhi," ujarnya via WhatsApp.

"Kalau pasrah (menerimanya begitu aja, Red) bukan pemerintah namanya," imbuhnya. Namun apa salah satu terobosan yang dilakukan pihaknya, ia belum memberikan jawaban.

Karena PHR dan Pajak Hiburan mengalami penurunan signifikan, kata Kepala BPKAD, pihaknya harus mencari opsi sumber pendapatan lain. Beberapa opsinya adalah mengoptimalisasikan sumber-sumber PAD di luar sektor pariwisata, seperti retribusi pasar, parkir, perizinan dan reklame.

"Kita optimalisasi sumber-sumber PAD di luar sektor pariwisata, seperti retribusi pasar, parkir, perizinan, dan reklame," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan lebih memperketat pengawasan sumber PAD. "Pengawasan terhadap sumber-sumber PAD secara intensif agar tidak terjadi kebocoran baik disengaja maupun tidak, seperti wajib pajak baru yang tidak mengerti regulasi perpajakan kita lakukan pendampingan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 ini, pendapatan Pemkab Gianyar menurun drastis. Pada triwulan pertama 2020 (Januari, Februari dan Maret), pendapatan Gianyar sudah masuk Rp 543 miliar. Namun setelah itu hingga saat ini tidak sampai menyentuh Rp 30 miliar.

"Sampai mau habis Februari ini baru Rp 20 miliar kita dapat. Untuk bayar pegawai, mungkin kekuatan kita sampai September 2021," ujarnya.

Desa Tunda Proyek