Breaking News:

Berita Gianyar

Gianyar Kehilangan Rp 85 Miliar dari Pendapatan PHR dan Pajak Hiburan

Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Hiburan yang menjadi ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar terjun bebas dampak pandemi Covid-19.

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: DionDBPutra
iStock
Ilustrasi. Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Hiburan yang menjadi ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar terjun bebas dampak pandemi Covid-19. Saat ini pemerintah tengah mencari solusi untuk keluar dari keterpurukan ini. 

TRIBUN-BALI.CO, GIANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar cemas mereka hanya mampu membayar gaji pegawai hingga September 2021.

Pasalnya, Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Hiburan yang menjadi ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar terjun bebas dampak pandemi Covid-19. Saat ini pemerintah tengah mencari solusi untuk keluar dari keterpurukan ini.

Data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar yang diterima Tribun Bali, Senin 1 Maret 2021, penurunan tersebut sebagai berikut; Januari-Februari 2020 pendapatan Gianyar dari pajak hotel Rp 51 miliar lebih. Sementara pada Januari-Februari 2021 hanya Rp 4 miliar lebih.

Baca juga: PHR dan Pajak Hiburan Terjun Bebas, Kepala BPKAD Gianyar: Kita Optimalkan Sumber Pendapatan Lain

Baca juga: Beberapa Kepala Desa di Gianyar Tunda Pembangunan Demi Tangani Covid-19

Pajak restoran per Januari-Februari 2020 Rp 30 miliar, sementara pada Januari-Februari 2021 hanya Rp 5,8 miliar lebih.

Sementara pendapatan dari sektor pajak hiburan, pada Januari-Februari 2020, Gianyar mendapatkan pemasukan Rp 13 milir lebih, namun pada Januari-Februari 2021 turun jauh ke angka Rp 670 juta lebih.

Dengan demikian, total penurunan PAD Gianyar dari PHR dan Hiburan sekitar Rp 85 miliar lebih. Rinciannya, pada Januari-Februari 2020 PAD Gianyar dari sektor ini Rp 95 miliar lebih. Sementara di tahun ini hanya Rp 10 miliar lebih.

Kepala BPKAD Gianyar, Ngakan Ketut Jati Ambarsika mengatakan, dengan kondisi seperti ini, tentu pihaknya akan mencari terobosan dalam memperbaiki kondisi ini. Sebab banyak belanja wajib yang harus dipenuhi.

"Selalu cari terobosan baru sesuai kondisi, karena pemerintahan ini nggak boleh berhenti, karena banyak belanja wajib yang harus kita penuhi," ujarnya via WhatsApp.

"Kalau pasrah (menerimanya begitu aja, Red) bukan pemerintah namanya," imbuhnya. Namun apa salah satu terobosan yang dilakukan pihaknya, ia belum memberikan jawaban.

Karena PHR dan Pajak Hiburan mengalami penurunan signifikan, kata Kepala BPKAD, pihaknya harus mencari opsi sumber pendapatan lain. Beberapa opsinya adalah mengoptimalisasikan sumber-sumber PAD di luar sektor pariwisata, seperti retribusi pasar, parkir, perizinan dan reklame.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved