Gianyar Kehilangan Rp 85 Miliar dari Pendapatan PHR dan Pajak Hiburan

"Jadi, pendapatan kita kan turun. Januari 2021 kita dapat Rp 14 miliar, Februari 2021 14 miliar. Padahal dulu, kita dapat itu sampai Rp 120 miliar per bulan. Sementara belanja wajib kita saja Rp 400 miliar sampai Rp 600 miliar," ujar Pebri.

Adapun solusi yang diberikannya saat itu adalah, Pemkab Gianyar harus melakukan penghematan besar-besaran. Hal ini juga disampaikannya saat rapat bersama semua OPD di Pemkab Gianyar.

"Kami menyarankan melakukan penghematan untuk belanja yang tidak wajib. Misalnya, untuk belanja ATK, belanja uang minyak, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan skenario terburuk terkait penyelamatan perekonomian daerah, yaitu memotong upah pegawai kontrak atau tenaga harian lepas (THL), dan sejenisnya yang dibiayai APBD Gianyar. Sebab, anggaran untuk menggaji pegawai ini relatif besar, yakni sekitar Rp 147 miliar.

Menurut politikus PDIP asal Sukawati ini, pengurangan jam kerja pegawai dengan tujuan mengurangi beban APBD ini lebih humanis dibandingkan kabupaten lain. Sebab di Bali sendiri, sudah ada yang sampai merumahkan pegawai karena PADnya terpuruk.

"Daerah lain, dari awal sudah melakukan kebijakan untuk memotong gaji mereka dengan sistem memotong jam kerja. Kita juga harus melakukan itu, karena keuangan kita sudah tidak bisa. Itu saja sudah 147 Rp miliar. Kalau kita dapat Rp 14 miliar, belum lagi TPP 110 miliar. Itu (anggaran kita( sudah minus. Belum lagi belanja yang lain-lain, air, listrik itu," ujarnya.

Kata dia, hampir semua kabupaten besar di Bali pendapatannya sudah minus. Dan, yang paling terdampak adalah Badung, Gianyar, dan Denpasar. Kata dia, sudah duluan mengambil kebijakan memotong jam kerja.

"Syukur kita masih bisa bertahan kemarin. Kemarin, APBD 2020, Januari, Februari, dan Maret itu capaian kita luar biasa, Januari terealisasi 165 persen dari target, Februari 165 persen dari target, dan Maret meskipun Covid sudah ada, tapi kita masih bisa sampai 135 persen, sehingga kita bisa memberikan sembako pada masyarakat, dan pembangunan kecil-kecil. Terkait pembangunan besar itu, anggarannga banyak dari bantuan pusat yang harus kita laksanakan," ujarnya.

Namun ia menegaskan, pemotongan gaji atau jam kerja pegawai ini akan disarankan untuk dilakukan sebagai solusi terakhir.

"Kita pakai ini solusi terakhir. Kita di DPRD ketika berpikir, ketika kita tidak bisa membiayai (mengupah), daripada kita bekerja tidak dapat gaji, sehingga itu yang terjelek sekalipun. Kita hanya mempekerjakan setengah hari. Dari 8 jam kerja menjadi 4 jam kerja dengan gaji juga setengah. Kita tidak mau sampai memberhentikan atau merumahkan pegawai. Itu yang paling humanis bagi tyang," ujarnya.

Selain itu, sepekan lalu, pihaknya juga menggelar rapat dengan BPKAD Gianyar. Pihaknya menyarankan agar mencari celah-celah, dimana potensi pendapatan yang dulu tidak tergarap, saat ini harus digarap secara maksimal. Namun dengan catatan tidak membebankan masyarakat umum.

"Yang diatur dalam Peraturan Bupati, terkait pajak yang memang harus dipungut, ya itu kita harus pungut. Misalnya kos-kosan 10 kamar, warung besar, itu kita maksimalkan," ujarnya. (weg)