Breaking News:

Polri Tak Keluarkan Izin KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Kader Demokrat Sumut Tolak Moeldoko

Polri tidak mengeluarkan izin untuk gelaran kongres luar biasa (KLB) atas nama Partai Demokrat

KOMPAS.com/DEWANTORO
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain Hutajulu memimpin keberangkatan kader Partai Demokrat ke lokasi kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang disebutnya ilegal. Tujuan keberangkatannya untuk membubarkan KLB tersebut. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Polri tidak mengeluarkan izin untuk gelaran kongres luar biasa (KLB) atas nama Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Sibolangit, Sumatera Utara.

Hal ini menyusul kabar yang menyebutkan KLB di Sumut itu melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Polri tidak mengeluarkan izin," kata Argo saat dihubungi, Kamis, 5 Maret 2021.

Baca juga: Daftar 9 Nama yang Masuk Bursa Caketum Partai Demokrat Kubu KLB

Sementara itu, dalam konferensi pers siang ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan acara KLB itu akan dipantau pihak berwnang.

Menurut dia, ada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan polda setempat yang mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam acara itu.

"Di sana ada Satgas yang menangani itu semua. Kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya akan dipantau oleh polda setempat," tuturnya.

Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mengatakan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumut melanggar protokol kesehatan sehingga berpotensi menambah kasus Covid-19.

Baca juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Polisi Setelah Dipecat dari Partai Demokrat 

Selain itu, mereka juga menganggap KLB tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) bahkan mengirimkan surat kepada Kapolri, Menko Polhukam, dan Menkumham, meminta mencegah pelaksanaan KLB yang dianggap inkonstitusional itu.

"Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan pers.

Halaman
123
Editor: Kambali
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved