Breaking News:

Bali Pastikan Tak Ada Kader ke KLB | Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, AHY: Saya Ketum yang Sah

Bali Pastikan Tak Ada Kader ke KLB | Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, AHY: Saya Ketum yang Sah

Tribun Bali/Rizal Fanany
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta (kanan) dan Heru Lelono memberi pengarahan pada seluruh perwakilan kader Partai Demokrat di Kantor DPD Demokrat Bali, Denpasar, Jumat 5 Maret 2021. Pengurus dan Kader Partai Demokrat Provinsi Bali tetap mengakui AHY sebagai Ketua Umum Partai dan tidak hadir dalam KLB di Sibolangit. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dari kubu kontra AHY telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru.

Selain menetapkan Moeldoko, KLB juga memutuskan akan menghapus posisi dan jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang selama ini dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Memutuskan, pertama AD/ART Partai Demokrat kembali pada AD/ART Kongres Bali tahun 2005 dengan penyesuaian UU Partai Politik. Tiga perubahan atas penyesuaian di atas dilaksanakan sesuai kebutuhan partai, antara lain adanya mahkamah partai, dewan kehormatan partai, dewan pakar, menghilangkan majelis tinggi. Setuju?," tanya Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja via Kompas.com)

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut dirinya masih menjadi orang nomor satu di partai berlambang mercy. Menurutnya, KLB di Sumatera Utara adalah ilegal.

"Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," tegas AHY saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat.

AHY juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan kepengurusan dari KLB di Sumut tersebut.

Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB tersebut.

Sementara itu, adanya kabar pelaksanaan KLB di Medan membuat jajaran pengurus Demokrat Bali bersikap.

Mendadak Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta mengumpulkan jajaran partai, baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten seluruh Bali, di Kantor DPD Demokrat Bali, Renon Denpasar, Jumat.

Selain dihadiri jajaran partai, pertemuan yang berbalut Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) itu dihadiri pula oleh Mantan Stafsus di era Presiden SBY, Heru Lelono.

Halaman
1234
Penulis: Ragil Armando
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved