Partai Golkar Tegas Tolak Revisi UU Pemilu dan Dukung Pilkada 2024, Airlangga Tutup Rapimnas Golkar

Airlangga menyatakan, Golkar mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar pada 2024.

Editor: Kambali
ANTARA
Airlangga Hartanto saat kembali terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dalam Munas Partai Golkar di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Golkar menolak revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Airlangga menyatakan, Golkar mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar pada 2024.

"Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, Sabtu, 6 Maret 2021.

Baca juga: Terkait Polemik Pasar Gianyar, Fraksi Golkar Dorong Pemda Lakukan Dialog dengan Desa Adat

Baca juga: Agung Laksono Tantang Kader Kosgoro Bali Tingkatkan Jumlah Kursi Golkar di Pemilu 2024

Menurut dia, hal ini demi menjamin jalannya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Selain itu, demi menjaga stabilitas politik agar lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 serta dampaknya.

"Sejalan dengan itu, diinstruksikan kepada para Ketua DPRD dari Partai Golkar untuk menjadi ujung tombak perjuangan Partai Golkar dalam pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga mengatakan, Partai Golkar mendorong percepatan implementasi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta aturan-aturan turunannya sebagai kebijakan transformasi struktural ekonomi.

Baca juga: DPP Akan Evaluasi Golkar Bali Terkait Hasil Pilkada di 6 Kabupaten/Kota, PDIP Sebut Bali Tetap Basis

Menko Perekonomian itu berpendapat, UU Cipta Kerja dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di segala bidang.

"Terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja, demi terciptanya Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," kata dia.

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Bali Minta Anggaran Sektor Pertanian Dinaikkan Minimal 5 Persen dari APBD

Dalam kesempatan itu, Airlangga menegaskan, Partai Golkar mendorong aparat penegak hukum bersinergi dalam pemberantasan korupsi.

"Dengan tetap menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, menjunjung tinggi azas equality before the law, dan lebih pengutamaan upaya pencegahan pelanggaran hukum," ujar dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu.

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved