Dinas PKP Bangli Kekurangan Anggaran Sebesar Rp 900 Juta Lebih, Rencananya Digunakan Untuk Hal Ini

Sehingga menjadi temuan BPK.

"Kenapa menjadi temuan, karena programnya sudah masuk di belanja modal, namun tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik. Sehingga istilahnya KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan). Sekarang kembali pada bapak-ibu. Apakah ingin menjadi temuan di tahun-tahun berikutnya, bapak-ibu yang bisa menjawab,"ucapnya.

Prorgam mendesak lainnya yakni penyusunan kajian akademik terhadap Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sarma menegaskan, ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan hal wajib yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam UU 41 tahun 2009, tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Tujuan ranperda ini adalah untuk menjamin luas lahan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi ke lahan non pertanian.

"Intinya perda ini untuk menekan adanya alih fungsi lahan," ujarnya.

Sarma tidak menampik jika Bangli selama ini belum memiliki perda tersebut.

Karenanya pada tahun 2021 mendatang, pihaknya akan mengusulkan tentang perda ini.

Terlebih tanpa adanya perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pihaknya mengaku akan mendapatkan punishment dari Kementerian Pertanian, berupa tidak diberikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, sebesar Rp. 900 juta.

"Sebenarnya sudah dari tiga tahun belakangan, kita wajib memiliki perda ini. Namun mulai tahun 2021 mendatang, baru diberlakukan sanksinya. Untuk membuat dua ranperda ini diperlukan kajian akademik, dan kegiatan ini membutuhkan anggaran total Rp. 150 juga," ucapnya.

Sarma juga mengatakan, kekurangan anggaran juga meliputi pembuatan masterplan pembangunan pasar hewan Kayuambua, hingga bantuan sarana produksi bagi para petani.

Mulai dari pupuk untuk pengembangan tanaman holtikultura, maupun benih untuk pengembangan tanaman padi. (*).