Kontroversi Supersemar, Ini Penjelasan Bung Karno dan Klarifikasi Soeharto

Atas laporan itu, Soekarno, yang saat itu memimpin sidang kabinet, menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena.

Soekarno terbang ke Bogor dengan helikopter. "Jika kondisinya masih normal, Bung Karno akan tetap di Istana Negara. Artinya, kondisi pada saat itu sudah sangat meruncing dan panas," ujar Asvi Warman Adam dalam wawancara dengan Kompas.com 6 Maret 2016.

Melihat rawannya situasi saat itu, penjelasan Soekarno mengenai Supersemar itu pun memiliki konteks yang bisa dipahami.

Surat Perintah itu ditulis Soekarno untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarga.

"Itu juga perintah pengamanan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah melaksanakan perintah itu dengan baik," ujar Soekarno dalam Jasmerah.

Asvi Warman Adam menilai perintah Presiden Soekarno itu ditafsirkan secaraberbeda oleh Soeharto.

Penafsiran yang berbeda itu pertama kali diimplementasikan saat Soeharto membuat Surat Kebijakan Nomor 1/3/1966 atas nama Presiden Soekarno, untuk membubarkan PKI.

Soeharto dianggap keliru dalam menafsirkan frasa "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi".

"Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu," tutur Asvi. Soekarno, dalam penuturan Asvi, marah terhadap keputusan Soeharto.

Surat keputusan untuk membubarkan PKI diminta Soekarno untuk segera dicabut. Namun, Soeharto menolak. Di titik inilah dugaan Supersemar sebagai "alat kudeta" muncul.

"Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya," kata Asvi.

Tidak hanya marah, Soekarno kemudian membuat surat perintah baru yang menyatakan Supersemar itu tidak sah. Surat perintah itu dibuat pada 13 Maret 1966, yang dikenal dengan sebutan Supertasmar.

Keberadaan mengenai Supertasmar itu terungkap di biograi AM Hanafi, mantan Duta Besar di Kuba berjudul Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto: Dari Gestapu ke Supersemar (1998).

AM Hanafi menjelaskan, Supertasmar itu mengumumkan bahwa Supersemar bersifat administratif/teknis, dan tidak politik. Soeharto juga diminta tidak melampaui wewenangnya dan memberi laporan kepada presiden.

"Hanafi disuruh untuk menghubungi beberapa orang dan menyebarkan surat untuk membantah Supersemar. Tapi dia tidak punya jalur lagi," kata Asvi.