Kontroversi Supersemar, Ini Penjelasan Bung Karno dan Klarifikasi Soeharto

Bagaimana sesungguhnya pendapat dua tokoh kunci dalam Supersemar, Ir Soekarno dan Letjen Soeharto?

Editor: DionDBPutra
ISTIMEWA/ARSIP KOMPAS
Presiden pertama RI Ir Soekarno dan Jenderal Soeharto (kanan). 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Terbitnya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 atau Supersemar merupakan tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Dalam Supersemar itu Presiden Soekarno “dikabarkan” memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965.

Diksi “dikabarkan” sebenarnya untuk menunjukkan mengenai polemik yang terjadi seputar Supersemar yang hari ini genap 55 tahun.

Masih banyak pihak di negeri ini yang meragukan adanya pemberian mandat itu. Apalagi mengingat hingga kini naskah otentik Supersemar belum pernah ditemukan.

Baca juga: Setengah Abad Berlalu  Naskah Asli Supersemar Masih Misterius, ANRI Gencar Mencari Sejak 2000

Baca juga: 3 Kontroversi Supersemar, Soekarno Marah dan Lempar Asbak hingga Gerak Cepat Soeharto

Lalu bagaimana sesungguhnya pendapat dua tokoh kunci dalam Supersemar, Ir Soekarno dan Letjen Soeharto? Simak penjelasan berikut ini.

Dalam pidatonya pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menyebut mengenai Supersemar, yang juga jadi bukti keberadaannya.

Namun, Soekarno secara tegas membantah bahwa isi surat itu memberikan kekuasaan kepada Soeharto.

"Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah" atau dikenal dengan sebutan Jasmerah.

Bung Karno memberikan penjelasan mengenai alasan dikeluarkannya Supersemar. Menurut Soekarno, Supersemar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Tidak lebih dari itu.

Sejak peristiwa Gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia memang bisa dibilang genting.

Aksi kekerasan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia dan kelompok underbouw-nya menjadi sasaran.

Dari Supersemar ke Supertasmar

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, situasi politik di Jakarta, terutama di sekitar Istana Kepresidenan, pada 11 Maret 1966 memicu puncak ketegangan di lingkar kekuasaan.

Salinan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Keberadaan naskah asli masih misterius sampai sekarang.
Salinan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Keberadaan naskah asli masih misterius sampai sekarang. (KOMPAS)

Sejumlah pasukan tentara tak dikenal diketahui mengepung Istana Kepresidenan, yang belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved