Kontroversi Supersemar, Ini Penjelasan Bung Karno dan Klarifikasi Soeharto

Hanafi sempat menghubungi mantan Panglima Angkatan Udara Suryadharma. Namun, Suryadharma mengaku tidak lagi punya saluran untuk menyebarkan surat perintah baru dari Presiden Soekarno itu. "Pers pun tidak mau memberitakan," tutur Asvi Warman.

Hingga kini, keberadaan Supertasmar pun tidak jelas. Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan mengakui lembaganya tidak memiliki naskah atau salinan mengenai Supertasmar itu.

Perbedaan pandangan ini kemudian menjadi dasar yang menyebut bahwa Presiden Soekarno menerbitkan Supersemar bukan atas kehendaknya.

Selama ini memang ada sejumlah kabar yang menyebut Soekarno berada dalam tekanan saat menyerahkan Supersemar kepada Letjen Soeharto, melalui tiga jenderal yang menjadi utusan.

Ketiga jenderal itu adalah Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Muhammad Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud. Versi lain menyebut kehadiran jenderal keempat, Mayjen Maraden Panggabean.

Versi kehadiran Maraden Panggabean itu diungkap mantan penjaga keamanan Istana Bogor, Sukarjo Wilardjito.

Menurut mantan Kepala Arsip Nasional RI, M Asichin, dalam wawancara kepada Arsip Nasional RI pada 2005, Sukarjo bahkan mengaku menyaksikan penodongan kepada Soekarno oleh Panggabean.

Asvi meragukan kebenaran cerita Sukarjo. Menurut dia, yang bisa mendekat ke ring 1 Presiden Soekarno bukan orang sembarangan.

"Tidak mungkin juga ada jenderal yang berani menodong Soekarno. Saya juga tidak yakin Panggabean itu berani," demikian Asvi.

Istilah dipaksa dianggap Asvi tidak tepat. Soekarno dianggap lebih tepat disebut berada dalam tekanan.

"Tidak hanya oleh tiga orang jendral, tapi oleh serangkaian kejadian dan peristiwa yang menyebabkan Soekarno tidak punya pilihan lain selain Soeharto," ujarnya.

Asvi memakai istilah sendiri untuk situasi itu, kudeta merangkak.

Lalu bagaimana tanggapan Soeharto mengenai Supersemar?

Soeharto sudah membantah mengenai tuduhan kudeta. Dikutip dari arsip Harian Kompas, Soeharto yang saat itu menjabat presiden mengatakan bahwa Supersemar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan.

"Saya tidak pernah menganggap Surat Perintah 11 Maret sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Surat Perintah 11 Maret juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup terselubung," kata Soeharto dikutip dari Harian Kompas, 11 Maret 1971.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul Supersemar, Kestabilan Revolusi atau Alat Kudeta Terselubung?