Korea Utara
Korea Utara Tak Pernah Menanggapi Telepon dari Pemerintahan Joe Biden
Pejabat itu berkata, Washington berharap melakukan kontak dengan Pyongyang untuk mengurangi risiko eskalasi ketegangan hubungan kedua negara.
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, PYONGYANG - Korea Utara sampai hari ini tak pernah menanggapi atau menjawab telepon dari pemerintahan Joe Biden.
Seorang pejabat senior Amerika Serikat ( AS) mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menghubungi Korea Utara tetapi tak digubris.
"Kami sudah menghubungi Pemerintah Korea Utara melalui beberapa saluran mulai Februari, termasuk di New York," kata pejabat senior yang minta namanya tidak dipublikasikan.
"Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan apa pun dari Pyongyang," kata pejabat tersebut kepada jurnalis kantor berita AFP.
Baca juga: Suka Duka Gadis Pembelot Korea Utara, Harus Belajar Pakai Ponsel dan ATM
Baca juga: Aturan Covid-19 di Korea Utara Terlalu Ketat, Banyak Warga Dilaporkan Tengah Kelaparan
Pejabat itu berkata, Washington berharap melakukan kontak dengan Pyongyang untuk mengurangi risiko eskalasi ketegangan hubungan kedua negara.
Sampai saat ini AS dan Korea Utara masih terlibat dalam perselisihan tentang program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.
Menurut laporan, tiga pertemuan antara pendahulu Joe Biden, Presiden Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tidak membuahkan hasil.
Satu di antara upaya AS berkomunikasi dengan Pyongyang melalui New York Channel, sebuah misi Korea Utara di lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada kantor berita Reuters telah ada "banyak upaya" untuk menjalin hubungan dengan Korea Utara.
Namun, tidak ada kontak yang berarti selama lebih dari 12 bulan, termasuk sebagian besar tahun terakhir Donald Trump sebagai presiden.
Belum Akui Joe Biden
Dikabarkan pula bahwa media pemerintah Korea Utara hingga saat ini belum mengakui Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat.
Presiden Joe Biden sudah mengumumkan langkah peninjauan kembali kebijakan Korea Utara, yang diharapkan akan diresmikan bulan April 2021.
Joe Biden menyebut Kim Jong Un sebagai seorang preman dan menekankan perlunya pelucutan senjata nuklir Korea Utara, sebelum sanksi berat ekonomi AS dan PBB dapat dikurangi.
Pemimpin Korea Utara terus menekankan kemampuan militer negaranya, mengklaim pengembangan rudal jarak jauh yang lebih akurat, hulu ledak super besar, satelit mata-mata, dan kapal selam bertenaga nuklir.
