Breaking News:

Berita Bangli

Dewan Bangli Targetkan Pembahasan 17 Ranperda Sepanjang Tahun 2021

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangli menargetkan pembahasan 17 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda.

Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Noviana Windri

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangli menargetkan pembahasan 17 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda.

Target tersebut, diyakni bisa dituntaskan hingga akhir tahun ini, kendati masa sidang pertama kan segera berakhir.

Hal ini diakui Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangli, I Wayan Wirya, Kamis (18 Maret 2021).

Ia menjelaskan, pada tahun 2021 ini sejatinya ia menerima 15 usulan ranperda.

Namun berdasarkan infomasi, terdapat dua ranperda tambahan yang sifatnya cukup mendesak.

Baca juga: Perlu Anggaran Rp 15 Miliar, Pembangunan Gedung DPRD Bangli Dirancang Tiga Lantai

Baca juga: Seluruh Anggota dan Staf DPRD Bangli Divaksin Covid-19, Suastika: Masyarakat Tidak Perlu Takut

Yakni, Ranperda tentang kelembagaan dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kalau yang sudah masuk ada 15 ranperda. Sedangkan dua ranperda sisanya, saat ini masih dalam berada di Bagian Hukum Setda Bangli,” ujarnya didampingi Wakil Ketua Bapemperda, I Dewa Agung Gede Suamba Adnyana.

Wirya menegaskan 17 ranperda tersebut diupayakan bisa dituntaskan hingga akhir tahun 2021.

Mengingat masa sidang pertama hampir berakhir, maka pembahasan akan dilakukan pada awal masa sidang kedua, yakni bulan April.

“Pada akhir bulan Maret ini, DPRD terlebih dahulu akan menggelar rapat paripurna untuk menentukan skala prioritas,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Bapemperda, Dewa Suamba menambahkan, besar kemungkinan pada masa sidang kedua ada lima ranperda yang akan dibahas terlebih dahulu.

Diantaranya Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli tahun 2021-2026, Ranperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Ranperda tentang Kelembagaan.

Disebutkan pula, dari 17 ranperda yang akan dibahas, ada satu Perda yang akan dicabut. Yakni, Ranperda tentang Pencabutan Perda No.29 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Ranperda tersebut diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Perda itu dicabut, karena dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Namun untuk lebih jelasnya, nanti akan dibahas pada persidangan,” jelasnya.

Ikuti Berita DPRD Bangli

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved