Breaking News:

Mudik Lebaran 2021

Pemerintah Tak Larang Mudik Lebaran 2021, Ini Penjelasan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

untuk mudik, tahun ini tidak ada larangan untuk kembali ke kampung halaman saat Idul Fitri meski pandemic Covid-19 belum berakhir.

Tribun Bali/Noviana Windri
Arus mudik Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk didominasi kendaraan roda empat, Sabtu (1/6/2019) 

TRIBUN-BALI.COM - Berbeda dengan tahun 2020 di mana masyarakat dilarang untuk mudik, tahun ini tidak ada larangan untuk kembali ke kampung halaman saat Idul Fitri meski pandemic Covid-19 belum berakhir.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran pada tahun 2021.

“Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalu Kementerian Perhubungan tidak melarang,” ucap Budi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Budi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas Covid-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

Menanggapi pernyataan dari Menhub, Pemilik PO Sumber Alam Anthony Steven Hambali merasa senang jika hal ini benar terjadi.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Belum Mereda, Keuskupan Agung Jakarta Imbau Umat Katolik Tidak Mudik Natal 

Baca juga: Puncak Mudik & Arus Balik Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Diprediksi Terjadi Dalam Dua Fase

Baca juga: Angkasa Pura I Layani 7.931 Penerbangan Saat Masa Larangan Mudik Lebaran 2020

Harapannya, penumpang nantinya tidak dipersulit dengan banyaknya syarat-syarat ketika bepergian dengan bus.

“Syarat yang menyulitkan misalnya asal sudah vaksin Covid-19, tes antigen dan lain-lain. Kalau sekadar protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak dan cek suhu tubuh, memang sudah jadi kebiasaan sekarang,” ucap Anthony kepada Kompas.com, Selasa (16 Maret 2021).

Mengapa menyulitkan, Anthony menjelaskan kalau wajib vaksin atau tes antigen sebelum naik bus tidak masuk akal.

Misalnya saja untuk biaya tes antigen jika dibandingkan dengan harga tiket bus, jadi terlampau tinggi.

“Harusnya ditata seperti wajib protokol kesehatan. Kedua, penumpang harus dapat didata atau terlacak, jadi jika ada penumpang yang terindikasi Covid-19, kami dapat melacak, siapa saja yang satu bus dengan dia, lengkap dengan kontak yang bisa dihubungi,” kata Anthony.

Halaman
12
Editor: Noviana Windri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved