Breaking News:

Berita Nasional

Pemerintah Susun Kebijakan Penerapan Kelas Standar untuk Peserta BPJS Kesehatan

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyusun kebijakan terkait kelas standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Susun Kebijakan Penerapan Kelas Standar untuk Peserta BPJS Kesehatan 

TRIBUN-BALI.COM - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kini tengah menyusun kebijakan terkait kelas standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kebijakan tersebut telah diatur akan diimplementasikan paling lambat pada tahun 2022.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, disebutkan kewajiban menyediakan kelas standar bagi rumah sakit.

"Jumlah tempat tidur rawat inap untuk pelayanan kelas standar itu (paling sedikit) 60% untuk RS pemerintah pusat dan daerah dan 40% untuk rumah sakit swasta," ujar Kepala DJSN Tubagus Achmad Choesni dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu 17 Maret 2021.

Baca juga: BPJS Kesehatan Mendengar Ajak Stakeholders JKN-KIS Suarakan Aspirasinya

Nantinya kelas standar pada layanan BPJS Kesehatan akan menjadi satu standar.

Sebelumnya pada layanan BPJS Kesehatan terdapat tiga golongan kelas yakni kelas I, kelas II, dan kelas III.

Namun, rencana pembuatan kelas standar akan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal, dari tiga kelas yang ada akan disederhanakan menjadi dua kelas yakni kelas A dan kelas B.

Penyederhanaan kelas tersebut saat ini masih dalam tahap analisis.

Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh antara penerapan kelas standar dengan penyesuaian tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs).

Halaman
123
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved