"BPJS Kesehatan Mendengar" Ajak Stakeholders JKN-KIS Suarakan Aspirasinya

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Dalam  rangka  membangun  ekosistem  Program  JKN-KIS  yang  ideal,  BPJS  Kesehatan  berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga  medis,  pemberi  kerja,  asosiasi  fasilitas  kesehatan,  organisasi  profesi,  akademisi,  pakar,  dan stakeholders JKN-KIS lainnya.

Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” guna menjaring berbagai masukan dan saran  yang  konstruktif  dari  para stakeholders JKN-KIS  tersebut. 

Hal  ini  demi  meningkatkan  mutu  layanan  dan  mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.

"BPJS  Kesehatan  Mendengar  ini  membantu  kami  melakukan  pemetaan  kebutuhan  stakeholders  untuk  kami  jadikan  evaluasi, masukan,  dan acuan  dalam mengelola Program  JKN-KIS  lima tahun ke  depan.

Baca juga: Selalu Sedia JKN-KIS, Suardika Tenang Saat Terkena Tifus

 Bahkan tidak  menutup kemungkinan bila suara mereka  akan  menjadi  sasaran  strategis  jangka  panjang  BPJS  Kesehatan,"  kata  Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan,  Ali  Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin 8 Maret 2021

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offlineatau  kunjungan  langsung  ke  pemangku  kepentingan,  melalui  pertemuan online,  serta  melalui  e-Form,  yakni  formulir elektronik  yang  akan  diedarkan  BPJS  Kesehatan  untuk  diisi  oleh  para  pemangku  kepentingan. 

Hasil  kegiatan  tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi.

"Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan,  kepuasan  peserta  serta  menjaga  keberlangsungan  Program  JKN-KIS,"  kata  Ghufron  yang  bersama-sama  melakukan Kick  Off  BPJS  Kesehatan  Mendengar dengan Wakil Menteri  Kesehatan  RI, Dante  Saksono  Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara  intensif  adalah  mereka  yang  memiliki  wewenang  besar serta  kepentingan  tinggi  terhadap  organisasi. 

Misalnya,  peserta JKN-KIS,  fasilitas  kesehatan,  dan  pemerintah  (dalam  hal  ini,  kementerian/lembaga  yang  terkait  langsung  dengan  operasional BPJS   Kesehatan,   seperti   Kementerian   Koordinator   Pembangunan   Manusia   dan   Kebudayaan,   Kementerian   Kesehatan, Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Sosial,  Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional,  Otoritas  Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

"Dengan  terjalinnya  komunikasi  yang  baik  dengan  berbagai stakeholders,  diharapkan  ekosistem  JKN-KIS  dapat  lebih  kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan  tentang  pentingnya  mendengar  suara  publik;  mendengar  dengan  empati  untuk  memahami  dan  mengerti,  bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata.

Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting  karena  Program  JKN-KISmerupakan  program  nasional  yang  dalam  pelaksanaannya  perlu  dukungan  dari  berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ujar Mundiharno.

Baca juga: Rasni Jalani Persalinan dengan Nyaman Bersama JKN-KIS

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwonomengatakan, ada sejumlah upayayang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal  atau  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah/PBPU),  dan  perbaikan  tata  kelola  JKN.