Breaking News:

Sponsored Content

Bentuk Tertib Administrasi Mengacu Permendagri, Giri Prasta Turun Selesaikan Batas Badung-Denpasar

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta langsung turun tangan menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Bupati Giri Prasta saat mengecek dan melakukan peletakan batu pertama tanda batas wilayah antara Badung dan Denpasar di tepi barat jembatan Tukad Badung (sebelah barat Pura Tanah Kilap), Senin (22/3/2021) 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta langsung turun tangan menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar yang berlokasi di Lingkungan Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta dan Br. Glogor Carik, Desa Pemogan, Kota Denpasar.

Setelah melakukan rapat koordinasi di Kantor Camat Kuta, Senin 22 Maret 2021 langsung turun ke lokasi mengecek batas wilayah sekaligus melakukan peletakan batu pertama tanda batas wilayah antara Badung dan Denpasar bertempat di Jl. Griya Anyar tepi barat jembatan Tukad Badung (sebelah barat Pura Tanah Kilap), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 142 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Pada kesempatan itu Bupati Giri Prasta didampingi Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, bersama Forkopimda Badung, Anggota DPRD Badung Gusti Anom Gumanti dan Graha Wicaksana,  Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra I Gede Wijaya, Kadis PUPR, Kasatpol PP, Kepala Kesbangpol, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum,dan  Camat Kuta.

Menurut Bupati Giri Prasta kegiatan yang dilakukan itu, untuk memastikan berkenaan dengan administrasi secara yuridis berdasarkan Permendagri Nomor 142 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar Provinsi Bali, khususnya yang ada di Br. Glogor Carik.

Baca juga: Berharap Bantuan Dana dari Pusat, Pemkab Badung Akui Tak Mampu Bayar Gaji Pegawai

Dikatakan dalam Permendagri ini sudah jelas menyebutkan batas-batas wilayah Badung dan Denpasar sehingga tidak ada lagi polemik di bawah.

“Memang permasalahan ini kemarin seharusnya dilakukan oleh Provinsi, karena kami sudah bersurat, sudah pula ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi.

Sesuai kesepakatan, bulan September 2020 lalu semestinya ini sudah dilakukan pembongkaran terhadap tapal batas yang tidak benar.

 Karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut, maka kami melakukan tugas ini dengan baik.

Apalagi penentuan tapal batas merupakan aset, itu adalah tanggung jawab dari bupati atau walikota setempat.

Itulah bentuk pertanggungjawaban aset dan pelaksanaannya dilakukan oleh BPKAD,” jelas Bupati.

Halaman
12
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved