Dikenal Digdaya Karena Pariwisata, Badung Kini Menjerit hingga Kesulitan Bayar Gaji Pegawai

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Kabupaten Badung yang selama ini dikenal digdaya karena pariwisata, kini mulai menjerit.

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah membuat perekonomian di Gumi Keris ini semakin terjepit.

Pemkab Badung pun mengakui pendapatannya kini sangat minim lantaran macetnya sektor pariwisata. Keuangan merosot dratis.

Bahkan untuk membayar gaji pegawai saja, Badung tidak bisa lantaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran.

Kondisi tersebut terungkap ketika Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Tri Budhianto di ruang tamu Wakil Bupati Puspem Badung, Senin 22 Maret 2020.

“Saat ini kami mengalami dampak ganda akibat pandemi Covid-19. Yang pertama dengan tidak berjalannya industri pariwisata tentu pendapatan kami juga menjadi sangat kecil. Kedua, di tengah kondisi sulit seperti ini, PAD kami masih dibebani dengan pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN,” ujar Suiasa didampingi plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan AA. Bayu Kumara, Kabag Perekonomian AA Sagung Rosyawati.

Pemkab Badung sangat berharap besar kepada pemerintah pusat agar diberi bantuan dana, salah satunya  dengan meningkatkan DAU yang diterima Badung.

Suiasa juga menaruh harapan kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali sebagai perpanjangan Kementerian Keuangan, agar turut mengkomunikasikan dan menyampaikan kondisi riil Pemkab Badung kepada pihak Kementerian Keuangan.

“Saya sendiri sebelumnya sudah sempat menyampaikan secara langsung tentang kondisi fiskal Kabupaten Badung kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah,” katanya.

Baca juga: Jamin Pemerintah Pusat Buka Pariwisata, Badung Target Tuntaskan Vaksinasi di Daerah Pariwisata

Jika Kementerian Keuangan bisa merealisasikan peningkatan DAU untuk Badung, Suiasa yakin urusan pembayaran gaji dan tunjangan ASN bisa tercover semuanya.

“Setiap tahun kita membutuhkan dana sekitar Rp 600 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, sementara DAU yang kita terima hanya Rp 300 miliar,” terangnya.

“Selain itu kita juga berharap kepada Kementerian Keuangan agar memperpanjang waktu peluncuran dana PEN bagi para pelaku industri pariwisata yang ada di Kabupaten Badung dalam rangka mempercepat recovery industri pariwisata Badung,” imbuhnya

Sementara itu, Kepala Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto mengatakan keberadaan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bali bertugas untuk menyusun dashboard fiskal di setiap kabupaten yang ada di Bali.

Baca juga: Persiapan Buka Bali, Menparekraf: Kita Lanjutkan dengan Step Up Peningkatan Jumlah Vaksinasi

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati beserta jajaran karena sudah menerima kunjungan kami hari ini. Kami tahu bahwasanya untuk saat ini Pemkab Badung menjadi daerah yang paling terdampak akibat adanya pandemi covid-19,” jelasnya

Pihaknya juga menyebutkan saat kondisi normal Badung merupakan daerah dengan kemandirian tertinggi di Indonesia dengan PAD di atas 80 persen.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Badung di tengah pandemi Covid-19, pihaknya menyampaikan bahwa sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu opsi yang bisa diambil oleh Pemkab Badung bersama masyarakat.

Selain itu, pemerintah pusat untuk tahun 2021 juga sudah menggelontorkan dana KUR sebesar Rp 253 triliun.

“Kami rasa sektor UMKM Badung sangat potensial, mengingat penyaluran dana KUR ini tidak mengenal batas wilayah. Tentu peluang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangkitkan sektor ekonomi,” pungkasnya. (*)