Denpasar Ajukan Sekitar 1.300 Formasi CPNS dan P3K, Terbanyak Guru dan Nakes

"Kalau untuk Provinsi Bali itu memang belum ada resmi ya,” kata dia saat dihubungi, Minggu 28 Maret 2021.

Mantan Pjs Bupati Badung ini sudah mengusulkan jumlah formasi yang akan dibuka Pemprov Bali.

Namun, dia enggan menyebut karena masih dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.

"Belum ada surat dari Kemenpan,” tegas Lihadnyana.

Ia menjelaskan, menyusun formasi CPNS itu berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

Hal ini sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, pihaknya menyusun formasi CPNS berdasarkan skala prioritas program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

"Kedua skala prioritas gubernur, itu kan ada sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kan begitu, ketenagakerjaan, semua usulan itu mendukung program prioritas itu, termasuk infrastruktur," kata Lihadnyana.

Ia memastikan hanya akan mencari formasi yang benar-benar dibutuhkan Pemprov Bali.

"Ketiga, di mana lemahnya organisasi kita di Pemprov Bali, misalnya di barang dan jasa, nanti kita akan cari ke sana, kita cari formasi pegawai untuk barang dan jasa. Lalu, kelemahan kita masuk di era digital, sekarang kan berbasis digital, makanya kita cari pranata komputer," ujarnya.

Lihadnyana mengatakan pemerintah hanya mencari pegawai yang benar-benar bekerja, dan bukan menjadi beban anggaran negara.

"Jangan sampai nanti terlalu banyak pegawai, beban jadinya itu," tegasnya.

Ia menegaskan seleksi CPNS dan PPPK tahun ini akan dibuka untuk masyarakat umum.

"Semua masyarakat berhak untuk ikut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2021 akan diputuskan akhir bulan ini.