TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Sekretariat DPRD Bangli berencana menggandeng pihak Kejaksaan Negeri Bangli.

Upaya tersebut dilakukan untuk menagih kelebihan anggaran pembayaran tunjangan dua orang anggota DPRD Bangli periode 2014-2019, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris DPRD Bangli, Anak Agung Panji Awatarayana saat dikonfirmasi Minggu 4 April 2021 menjelaskan, kelebihan pembayaran tunjangan disebabkan adanya kesalahan perhitungan pemberian tunjangan.

Saat itu Pemkab Bangli memberikan tunjangan dengan mengacu Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dengan kategori sedang.

Baca juga: Retribusi Pedagang Pasar di Bangli Bakal Ditinjau Ulang, Kadis Tampik untuk Tingkatkan PAD

Namun sesuai aturan terbaru, KKD Bangli ternyata masuk kategori rendah.

"Akhirnya kan ada kelebihan pembayaran. Karena pembayaran tunjangan itu berdasarkan KKD.

Waktu itu disangka KKD kita sedang, namun tahu-tahunya rendah.

Karena sudah terlanjur dibayar lima bulan (Januari-Mei 2019), setelah ketahuan langsung saya stop.

Hal inilah yang menjadi temuan BPK sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bulan Februari tahun 2020," ungkapnya.

Gung Panji menyebutkan, jumlah tunjangan selama lima bulan tersebut sebesar Rp 21.420.000 per orang.