Breaking News:

Larangan Mudik: Jenis Kendaraan Ini Masih Boleh Beroperasi 6-17 Mei 2021

Untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mendesak wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari wilayah satu ke wilayah lain.

Editor: DionDBPutra
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 24 April 2020. Tahun ini pemerintah kembali melarang mudik tanggal 6-17 Mei 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan beberapa jenis kendaraan moda darat masih boleh beroperasi pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021.

"Kendaraan itu untuk keperluan bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya," katanya di laman Setkab, Jumat 9 April 2021.

Baca juga: Moda Transportasi Mudik Dilarang Beroperasi, Menparekraf Sandiaga: Destinasi Wisata Harus Siap

Baca juga: 5 Titik Penyekatan Mudik Lebaran di Bali, Nekat Terobos Siap-Siap Putar Balik, Berlaku 6-17 Mei 2021

Selain itu, kendaraan yang dipakai untuk kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat.

Pengecualian kendaraan juga diberlakukan bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri, dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

"Pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi juga dibolehkan. Juga kendaraan yang mengangkut pekerja migran Indonesia, mahasiswa pelajar dari luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Budi.

Adapun pengawasan di lapangan akan dilakukan aparat Polri dibantu TNI, Kemenhub, dan Dinas Perhubungan (Dishub) di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan.

Untuk titik penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

SIKM sebagai syarat

Sementara itu, melalui Surat Edaran (SE) No 13 Tahun 2021 Satgas Penanganan Covid-19 juga menyebut pengecualian beberapa sektor untuk tetap melakukan mobilitas, yaitu distributor logistik hingga pelaku perjalanan dengan urusan yang mendesak.

Dalam SE Satgas Covid-19 ini, untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mendesak wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari wilayah satu ke wilayah lain.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved