105 Tokoh Dukung BPOM, Terkait Polemik Vaksin Nusantara
Sekira 105 tokoh dari berbagai latar belakang seperti pengacara, cendekiawan hingga tokoh agamawan menyatakan dukungannya pada BPOM
lihat foto
“Mereka yang bekerja di BPOM telah membuktikan diri sebagai patriot tanpa banyak retorika, teguh menghadapi tekanan dari mana saja. Kami, warga Republik, berdiri bersama mereka. Setiap penelitian dan pengembangan vaksin dan obat, kami hargai sebagai ikhtiar membuka kemungkinan baru melawan pandemi. Tentu dengan tetap mengindahkan asas-asas ilmiah. Mari kita ingat bahwa hidup mati jutaan rakyat adalah taruhannya.”
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan, prosedur dan protokol yang berlaku wajib dipatuhi dalam pengembangan vaksin Nusantara.
Menurut Daeng, pengembangan vaksin Nusantara tidak boleh hanya disandarkan pada niat nasionalisme, namun juga harus sesuai protokol.
"Jangan hanya kita berpikir niat, niat nasionalisme ini sendiri, kemudian karena niatnya nasionalisme, sudahlah protokolnya cincai enggak apa-apa, lah. Kan enggak bisa begitu," ujar Daeng dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu.
Dirinya mengatakan, prosedur dan protokol harus tetap menjadi prioritas.
Meski vaksin yang dikembangkan mendapatkan label buatan dalam negeri.
Daeng mengatakan, sebenarnya pengembangan vaksin menggunakan sel dendritik bukan pertama kali dilakukan di Indonesia.
"Artinya kalau bicara platform itu dikaitkan dengan nasionalisme, saya juga tidak terlalu tertarik karena kami kalau di bidang kesehatan mengerti nih platform dendritik ini tidak pertama kali di Indonesia," ungkap Daeng.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito enggan memberikan komentar saat peneliti vaksin sel dendritic atau vaksin Nusantara tetap melanjutkan tahapannya meski tak sesuai rekomendasi pihaknya.
"Terkait vaksin nusantara ya kami tidak bisa menjawab, ya jawaban kami bagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama uji klinik fase 1 vaksin dendritik atau vaksin nusantara adalah belum bisa dilanjutkan ke uji klinik fase dua, sudah clear ya sampai di situ," tegasnya dalam konferensi pers virtual bersama BPOM RI secara virtual, Jumat 16 April 2021.
BPOM Main Politik
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menuding saat ini BPOM bermain politik dalam polemik Vaksin Nusantara.
Sebelumnya Melki bersama tokoh pejabat lainnya turut menjadi relawan uji coba dari vaksin Nusantara ini.
Penolakan uji klinis fase kedua oleh BPOM dianggap aneh oleh Melki karena para peneliti vaksin Nusantara sudah melakukan perbaikan.
Padahal sebelumnya telah ada kesepakatan jika setelah perbaikan, BPOM akan mempertimbangkan izin dari uji klinis.
