Demokrat Bukan Partai Keluarga atau Pribadi, Akui Tokoh SBY Berperan Penting bagi Demokrat

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA -- Partai Demokrat menegaskan bahwa partainya bukanlah partai keluarga atau pribadi.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Dia mengatakan Partai Demokrat adalah partai milik bersama atau terbuka.

“Tidak ada satu langkah pun yang kami bikin untuk menjadikan Partai Demokrat menjadi partai keluarga atau individu,” tegas Herzaky dalam diskusi secara daring, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: Ucap Syukur Hasil KLB Moeldoko Cs Ditolak Pemerintah, Kader Demokrat Gelar Doa Bersama di Ubud Bali

Hal ini disampaikannya dalam rangka menanggapi isu pendaftaran logo Partai Demokrat atas nama pribadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jelas tidak ada satupun yang kami lakukan untuk menjadikan partai ini jadi partai keluarga atau pribadi,” ujar Herzaky.

Ia menjelaskan layaknya partai lain yang memiliki tokoh besar, Partai Demokrat pun tidak bisa dilepaskan dari ketokohan Presiden Keenam RI.

“Partai ini adalah partai tokoh yang sebelumnya sangat bergantung dengan Bapak SBY . Sama kayak, mohon maaf, misalnya, PDIP dengan sosok Bu Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Razman Nasution Mundur dari Pengurus Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Tidak mungkin bicara PDIP tanpa Bu Mega, tak mungkin bicara Gerindra tanpa sosok Prabowo Subianto,” ucapnya.

“Sama juga bicara Partai Demokrat tanpa Bapak SBY. Jadi ini adalah partai-partai tokoh. Partai ini adalah ini adalah partai milik bersama,” jelasnya.

Karena itu dia mengatakan isu yang menyatakan ada upaya menjadikan Partai Demokrat menjadi partai keluarga atau dinasti melalui pendaftaran logo partai ke Kementerian Hukum dan HAM adalah mengada-ada.

“Ini partai tokoh, bukan partai keluarga atau pribadi,” tegasnya.

Bukan Atas Nama SBY

Dia juga menegaskan permohonan pendaftaran logo Demokrat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bukan atas nama pribadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).