Breaking News:

Berita Bali

Desa Adat Disebut Tidak Langgar Hukum Tutup Ashram ISKCON, Begini Penjelasan Ketua MDA Bali

Ketua MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, menyebut desa adat tidak melanggar hukum terkait penutupan Ashram Hare Krishna/ISKCON

Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari
Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan beberapa pejabat lainnya ketika membahas penutupan Krisna Balaram Ashram Jumat, 30 April 2021 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, menyebut desa adat tidak melanggar hukum terkait penutupan Ashram Hare Krishna/ISKCON di Padang Galak, Denpasar, Bali.

Menurutnya, Desa Adat memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Dikarenakan Desa Adat merupakan lembaga sosial religius yang telah diberikan hak-hak konstitusi oleh negara. 

Hal tersebut disampaikan Putra Sukahet usai menggelar pertemuan di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Bali, Jumat 30 April 2021.

Pertemuan yang dihadiri jajaran dari Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Kejati Bali, PHDI Bali, FKUB Bali, dan lainnya ini membahas penutupan dan penolakan keberadaan Krisna Balaram Ashram di Jalan Padang Galak Penyu Dewata III Nomor 4 yang dilakukan oleh Bendesa Adat Kesiman pada Minggu 18 April 2021 lalu,

"Desa Adat itu mempunyai kewenangan, jadi desa adat itu bukan ormas. Desa Adat adalah lembaga sosial religius, diberikan hak-hak konstitusi oleh negara. Berdasarkan UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, kemudian hingga Perda Nomor 4 Tahun 2019,” kata Putra Sukahet.

“Jadi Desa Adat memiliki hak kewenangan bahkan kewajiban untuk menjaga kerukunan, kedamaian, keharmonisannya, keamanan, bahkan juga kesejahteraan masyarakat Hindu Bali. Karena desa adat selalu berjalan dan ini diakui," ungkapnya. 

Baca Juga: MDA Bali Beberkan Alasan Penutupan Ashram Khrisna Balarama, Singgung Sampradaya Non Dresta Bali 

Baca Juga: Pihak Ashram Sri Khrisna Balarama Mandir Klaim Tempatnya Digunakan untuk Belajar Bhakti Yoga 

Lebih lanjut ia mengatakan, karena itu Desa Adat memiliki kewenangan, kewajiban dan hak sepanjang menegakkan hal tersebut.

Jika memang dirasa terdapat hal yang sangat menganggu keamanan, keharmonisan kedamaian di desa, Desa Adat memiliki kewenangan itu dan tidak melanggar hukum sama sekali.

Halaman
123
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari
Editor: Komang Agus Ruspawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved