Mahfud MD Sebut 417 Orang dan 99 Organisasi Masuk Daftar Teroris
Mahfud menjelaskan seluruh nama orang dan organisasi tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kemudian pada akhir Desember 2019 saat ia bersama Panglima TNI, Mendagri, dan Kapolri berkunjung ke Papua untuk melihat langsung dan berdialog langsung di sana.
"Kita tidak putuskan untuk memasukkan OPM ke dalam daftar terduga teroris. Tapi dari sana saya mengusulkan kepada Presiden agar Inpres nomor 9 tahun 2017 diperbarui. Lahirlah kemudian Inpres 20/2020 yang berisi penyelesaian komprehensif dengan pendekatan kesejahteraan terhadap Papua dan tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kekerasan melainkan pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah menindaklanjutinya dengan merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua kkarena waktunya sudah habis.
Setelah itu sejumlah kementerian dan lembaga di pemerintah berembuk untuk menentukan siapa melakukan apa dan targetnya apa.
"Itu dikoordinasikan di bawah satu tangan di bawah Bapennas yang kendalinya itu di bawah Wapres. Itu ada Keppresnya juga.Jadi pendekatannya kesejahteraan. Tapi seperti saudara tahu. Kekerasan oleh sekelompok kecil orang masih terus berlangsung. Mereka yang kita sebut sebagai KKB," kata Mahfud.
Tak perlu khawatir
Kepolisian RI meminta masyarakat di Papua untuk tidak khawatir dengan ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang bakal menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua.
"Masyarakat di Papua tak perlu khawatir dengan keberadaan KKB," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.
Ia menyampaikan pihaknya memastikan akan menjaga ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat yang berada di tanah Papua.
"TNI-Polri akan menjaga dan mengawal warganya dalam bingkai NKRI di tanah Papua," ujar Rusdi.
Brigjen Rusdi Hartono juga menyatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) cenderung kondusif hingga Minggu ketiga bulan Ramadan.
"Patut kita syukuri situasi Kamtibmas sampai hari ini cenderung kondusif. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan situasi bulan Ramadan yang kondusif," kata dia.
Rusdi menyatakan pihaknya juga terus mengantisipasi berbagai gangguan Kamtibmas di daerah. Termasuk, memetakan daerah yang rawan konflik selama bulan Ramadan.
"Kita berharap bersama bahwa umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa dengan damai, hikmat, dan khusyuk. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan ke depan," jelas dia.
Sisi lain, Rusdi memahami masih adanya beberapa gangguan Kamtibmas yang terjadi di tanah Papua. Hal ini masih terus dievaluasi oleh aparat gabungan TNI-Polri.