Sampai April 2021, PAD Badung Jauh dari Target, Dewan Minta Bapenda Koreksi Ulang di Perubahan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kondisi keuangan Badung kini benar-benar merosot di tengah pandemi covid-19.

Bahkan pada tahun 2021 ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipastikan jauh dari target.

Bagaimana tidak, dari PAD tahun 2021 yang ditetapkan Rp 2,8 Triliun hingga bulan april 2021 ini baru terealisasi Rp 286 Miliar.

Hal itu pun membuat kabupaten Badung menjadi  ketar ketir terkait masalah keuangan.

Baca juga: Menggelandang & Mengemis di Kuta, Bule Italia Diamankan Satpol PP Badung dan Terancam Dideportasi

Permasalahan PAD jauh dari target itu pun terungkap saat Komisi III DPRD Badung, menggelar rapat kerja (raker) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung pada Rabu 5 Mei 2021.

Raker dipimpin Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata didampingi Wakilnya Nyoman Satria serta anggotanya yakni Wayan Sandra, Komang Tri Ani, Made Suryananda Pramana, Nyoman Graha Wicaksana, Gusti Ngurah Saskara, Made Retha, dan Made Yudana.

Sementara, Kepala Bapenda Made Sutama didampingi dua pejabat lainnya hadir dalam raker tersebut.

Pada kesempatan itu, Kepala Bapenda Made Sutama memaparkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga bulan April 2021.

Akibat pandemi, menurutnya, PAD Badung sangat drop.

Target tahun 2021 ditetapkan Rp 2,8 triliun hingga empat bulan 2021 baru terealisasi Rp 286 miliar yang berasal dari pajak hotel, restoran, pajak penerangan jalan (PPJ), dan BPHTB.

Dengan  pendapatan seperti ini, Sutama akan merancang pendapatan di perubahan pada 2021 tidak lebih dari Rp 1,3 triliun.

Rinciannya pajak daerah ditarget Rp 986 miliar, retribusi Rp 49 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp 224 miliar, lain-lain pendapatan yang sah ditarget Rp 119 miliar.

Disebutkan pajak BPHTB justru kini menjadi unggulan Badung.

Dari target Rp 300 miliar pada 2021, saat ini sudah tercapai Rp 103 miliar.

Sementara piutang pajak, kata Sutama, saat ini tercatat Rp 781 miliar.

Baca juga: Lagona Restaurant Terbakar, Damkar Badung Turunkan 7 Armadanya untuk Padamkan api

"Untuk piutang sebagian kecil bisa ditagih, sementara yang lain masih dalam pengawasan," bebernya

Upaya yang dilakukan terhadap piutang ini, katanya ada dua hal yakni aktif dan pasif.

Pihaknya tetap mengeluarkan tagihan (STP) setiap bulannya, sementara upaya lainnya bekerja sama dengan pihak Kejaksaan.

"Jadi untuk  meningkatkan pendapatan daerah, kami  tetap mendata wajib pajak baru serta melakukan pengawasan terhadap WP yang sudah ada," bebernya.

Mendapat pemaparan tersebut,  Nyoman Satria mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil Bapenda untuk meningkatkan pendapatan. Sehingga PAD Badung tidak merosot tajam.

Bahkan komisi III menyarankan pihak Bapenda mengoreksi PAD Badung di perubahan.

Disisi lain, anggota komisi III lainnya Wayan Sandra malah mengaku deg-degan dengan pendapatan yang dipaparkan.

Menurutnya jangankan untuk membangun, untuk membayar gaji saja dipastikan tidak bisa.

Sandra pun minta Bapenda tegas, apakah piutang pajak bisa ditagih atau tidak.

Begitu juga saat ini disinyalir  ada vila-vila yang saat ini tetap ada tamunya.

"Di Tibubeneng saja ada setidaknya 200 vila. Ini harus dicek apakah bayar pajak atau tidak," ujarnya.

Baca juga: Belasan Bus Ditunda Berangkat, Semua Penumpang di Terminal Mengwi Badung Tanpa Surat Tes Covid

Menyikapi hal itu Bapenda Badung akan tetap mengejar target.

Sutama mengaku akan terus melakukan berbagai upaya  baik melakukan upaya berupa  penarikan piutang pajak .

"Kondisi saat ini sangat mempengaruhi pendapatan kita yang jelas jika nanti kondisi pariwisata seperti ini, pasti ada koreksi lagi terhadap PAD , Paling tidak sekitar 1,3 triliun yang bisa kita pasang ," terangnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Badung