Pesan Tjokorda Pamecutan Saat Hadiri Dharmatula MKKBN: Bali Harus Guyub, Agar Pasemetonan Bisa Bagus

Zaman dahulu pun, Bali memiliki banyak sekte. Namun semua ujungnya adalah lautan.

Maksudnya ketika meninggal, akan dibakar dan abunya akan dilarung ke tengah samudera.

Untuk itu, tidak perlu ada kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan.

“Bali mau diubah mana bisa, bhatara-bhatari kita sangat kuat,” tegasnya.

Bagi beliau, sekarang adalah saatnya introspeksi diri atau mulat sarira. 

Dharmatula Bahas Polemik Pembubaran Sampradaya

Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN), menggelar dharmatula di Denpasar, dengan mengundang para sulinggih, pemangku, akademisi dan para intelektual.

“Acara ini adalah doa bersama, supaya terhindar dari paparan Covid-19. Serta majelis mohon doa restu, dari para panglingsir semeton sami, supaya dalam menjalankan swadharma agama dan swadharma negara dilindungi oleh beliau-beliau ini serta didoakan,” jelas Ketut Nurasa di Denpasar, Sabtu 8 Mei 2021.

Dalam acara diskusi yang berlangsung, sejak pukul 14.00 Wita hingga 18.00 Wita tersebut, banyak pembahasan dan materi yang dibicarakan, oleh para pembicara.

Diantaranya, Ketua Umum MKKBN, Ketut Nurasa. Kemudian Penasehat MKKBN, I Made Amir Karang. Ada pula petuah dari pakar hukum, Guru Nyoman Gunawan. Serta materi tentang agama Hindu dan Weda dari Ida Pandita Dasa Daksa Nata Siwa Dharma Gini Nanda.

“Ini adalah acara memohon doa restu dari para panglingsir, supaya nanti MKKBN ini dalam melaksanakan swadharma agama dan negara, mendapat restu dan doa dari semua semeton terutama para wiku,” ucapnya.

Satu diantara swadharma yang dimaksud adalah keadilan bagi semua orang.

Baca juga: Forum Koordinasi Hindu Bali Datangi DPRD Bali, Sampaikan Aspirasi Terkait SKB Larangan Sampradaya

Ia pun menanggapi pembubaran sampradaya yang dilakukan belakangan ini di Bali.

Bagi Nurasa, semua tindakan pembatasan atau bahkan pembubaran harus berdasarkan legal standing yang jelas.

Jangan sampai pihak yang melakukan hal tersebut, tidak mempunyai wewenang atau otoritas melakukan pembubaran atau penutupan, namun memaksakan hal itu.