Berita Bali

Tol Gilimanuk-Mengwi Dikebut, Pemprov Bali Rencanakan Bentuk Tim P2T

Pembangunan megaproyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tampaknya benar-benar dikebut oleh pemerintah

Penulis: Ragil Armando | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali
Peta rencana Tol Gilimanuk-Mengwi, yang di dalamnya melewati tiga kabupaten, yaitu Jembrana, Tabanan, dan Badung - Tol Gilimanuk-Mengwi Dikebut, Pemprov Bali Rencanakan Bentuk Tim P2T 

Pembangunan ruas Jalan Tol Terkoneksi di Bali ini akan menggunakan dana APBN sebesar Rp 17,5 triliun.

Namun, panjang total 3 ruas Jalan Tol Terkoneksi ini masih dihitung secara detail.

“Itu baru studi FS dan basic design,” paparnya.

Saat disinggung mengenai kapan target pembangunan tiga ruas jalan tol tersebut dibangun, Nusakti menjawab diplomatis.

Dia menyebutkan, pembangunan tiga ruas jalan tol tersebut bisa bersamaan dengan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

“Belakangan dan duluan saya kira bisa paralel. Tapi ini kan baru tahap FS. Kapan lanjutnya, kan belum penlok, pembebasan lahan. Tapi dari progres sepertinya lebih dahulu Gilimanuk-Mengwi,” ujarnya.

Baca juga: Lancarkan Tahapan Penlok,Pemprov Bali Berencana Bentuk Panitia Pembebasan Tanah Tol Gilimanuk-Mengwi

DPRD: Tanpa Rugikan Warga

KETUA Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Adhi Ardhana menegaskan, pihaknya mendukung penuh megaproyek tersebut untuk segera dikebut.

Ini karena menurutnya, megaproyek tersebut dinilai bakal membuat perputaran roda perekonomian di tengah masyarakat.

"Kalau saya melihat dari proses yang berjalan harus tetap diikuti. Yang namanya Amdal harus diikuti, dan permasalahan yang timbul di masyarakat juga harus tetap diikuti," jelas dia, Rabu 19 Mei 2021.

"Logikanya ada pembangunan infrastruktur, apapun itu terpenting berjalan perputaran perekonomian. Termasuk di dalamnya pembebasan lahan, karena termasuk penggelontoran dana juga perputaran ekonomi terjadi di Bali," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya mendorong agar Pemprov Bali segera menuntaskan analisis dampak lingkungan (amdal) dan mempercepat penetapan lokasi (penlok).

Namun, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru, seperti perampasan hak-hak rakyat.

"Kami juga menekankan seandainya terjadi permasalahan-permasalahan terkait pura, terkait dengan beji, itu saya dengar di bawah, agar diselesaikan dengan baik. Kami mendorong pelaksanaan proyek ini sangat strategis bagi kita tanpa menimbulkan permasalahan," tegas Gung Adhi.

Ia mengatakan, dengan adanya jalan tol tersebut, justeru akan mempersingkat jarak tempuh dari Gilimanuk ke Mengwi atau sebaliknya dari 3 jam menjadi 1 jam saja.

Efisiensi waktu ini menurutnya akan semakin membuat perekonomian Bali semakin tumbuh dengan cepat, mengingat ongkos transportasi dan ekspedisi akan dipotong hingga setengahnya.

"Efisiensi waktu, jarak tempuh 1 jam Gilimanuk menuju Mengwi, jadi dua jam menghemat, karena 3 jam sebelumnya. Sangat efektif sekali," tandasnya.

Saat disinggung mengenai apakah dengan megaproyek tersebut akan membuat usaha kecil rakyat seperti warung-warung atau bengkel yang ada di jalur saat ini berangsur akan mati lantaran kendaraan dipastikan memilih jalan yang lebih, cepat seperti yang terjadi di Jalan Tol Trans Jawa, ia menegaskan, hal itu tidak perlu dikhawatirkan, sebab dengan adanya jalan tol tidak akan merugikan masyarakat.

Gung Adhi menyampaikan, lahan yang digunakan jalan tol merupakan lahan kosong.

"Sekarang kita lihat jalan tol pakai lahan-lahan yang ada, tentunya kosong. Kalau yang saya pahami, sebagian memang ada terkena (lahan produktif, Red) masuk akal. Tapi pastinya terkait area di mana jalan keluar, itu didesain oleh masing-masing kabupaten/kota," paparnya.

Sebab jalan keluar akan menjadi pokok pengembangan potensi ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang dilintasi jalur bebas hambatan tersebut.

"Meski terbatas, namun itu keluarnya nilai ekonomi. Termasuk saya sendiri menghitung adanya tol tidak rugi, masyarakat juga tidak rugi," tandasnya.

Ditambahkannya, dengan adanya warung-warung saat ini, tidak akan mungkin jalan tol memecah desa.

Dipastikan akan ada menuju jalan di seberangnya, baik dengan jembatan penyeberangan maupun jalan yang ada di bawah terowongan tol tersebut.

"Terkait warung itu, tidak mungkin jalan tol memecah desa. Pasti ada jalan menuju sebelahnya, karena exit tol sebagai pengembangan kabupaten di wilayah itu," sambungnya.

Begitu juga kalau membelah terkait lahan pertanian, pasti ada jalan pertaniannya. Ada jalan tinggi atau di bawah. Intinya jalan masyarakat tidak mati.

"Karena itu memang harus dipertahankan, itu muncul dalam kajian lingkungan. Kalau jalan tol mematikan masyarakat itu tidak mungkin," katanya. (*).

Kumpulan Artikel Jembrana

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved